BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com, Denpasar. Ketimpangan distribusi pendapatan pajak pada hotel dan restoran jadi agenda terbaru Bapedda Provinsi Bali. Guna mempersembit ketimpangan pendapantan (PHR) tersebut, maka dilaksanakan acara Focus Group Diskusi (FGD) yang sekaligus pula menghadirkan Dr. I Nyoman Sugawa Korry, SE,MM,AK,CA., selaku perwakilan DPRD Bali, Jumat (28/4) di Kantor Bappeda Provinsi Bali.
Pembahasan dimulai dengan alat ukur yang dipakai sebagai standar mengukur tingkat ketimpangan, yakni angka koefisien gini rasio. Dari hasil pengukuran, didapat hasil bahwa posisi ketimpangan sangat rendah.
[pilihan-redaksi]
Namun, menurunnya angka ketimpangan ini, belum disambut baik oleh berbagai kalangan, karena basis perhitungan data koefisien yang dilakukan BPJS masih berdasarkan pengeluaran dan perhitungan yang kurang valid.
Sementara, jika dilihat dari income pariwisata Bali 2016, diyakini menyentuh angka 100 triliun. Begitu pula dengan pajak hotel dan restoran yang dipungut di bali tahun 2016, sudah di atas 7 triliun.
Dari agenda tersebut, juga didapatkan fakta bahwa pendapatan pemerintah di luar PHR dari sektor pariwisata tahun 2016 diasumsikan sekitar 5 triliun. [rls/wrt]
