search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Dinas Kesehatan Tabanan Usul Pengadaan Ambulan Ke Provinsi
Kamis, 5 April 2018, 17:35 WITA Follow
image

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, TABANAN.

Beritabali.com.Tabanan, Dinas Kesehatan Tabanan mengusulkan pengadaan ambulan dan bantuan dana sebesar Rp37 Miliar untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Nyitdah kepada Pemerintah Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Tabanan dr I Nyoman Suratmika pada Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2019, Kamis (5/4). 
 
[pilihan-redaksi]
“Sebenarya kami sudah lama mengusulkan pengadaan Ambulan ke provinsi. Namun sampai saat ini belum teralisasi. Kalau bisa kami usulkan lagi pada kesempatan ini kepada Bapak Bapelitbang Bali yang hadir saat ini,” jelas Suratmika. 
 
Terhadap usulan tersebut Kepala Bapelitbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra menjelaskan akan menampung usulan tersebut. Saat ini, kata dia Tabanan sudah mendapatkan dua perbaikan puskesmas pembantu yang terlebih dulu diprioritaskan.
 
Begitujuga dengan usulan dana untuk RS Nyitdah, nantinya bisa dijadikan catatan untuk disampaikan pada Musrenbang di tingkat provinsi. “Kami akan gelar Musrenbang di tingkat provinsi pada pertengahan April ini dengan mengundang beberapa Menteri. Jadi disana nanti bisa kami sampaikan usulan usulan yang datang dari daerah kabupaten,” terangnya. 
 
Sementara itu Musrenbang dengan tema “Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Sektor Hulu dan Profitable Sektor Hilir”, dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tabanan I Wayan Miarsana, dihadiri Kepala Bappelitbang Tabanan Ida Bagus Wiratmaja, Kepala Bappelitbang Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, Forkompinda Kabupaten Tabanan, serta seluruh OPD di Lingkungan Pemkab Tabanan.
 
I Wayan Miarsana saat membacakan sambutan Bupati Tabanan, selain dimaksudkan untuk menyepakati rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 antara stakeholder di Kabupaten Tabanan guna menyatukan langkah dalam pembangunan tahun 2019. Juga untuk memberikan kesepahaman kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan lebih aktif lagi dalam pembangunan.
 
“Hal ini penting dilakukan guna memberikan kesepahaman kepada seluruh elemen masyarakat agar berperan lebih aktif lagi dalam pembangunan Tabanan yang dimulai dari penyusunan dokumen perencanaan”, tegasnya.
 
Dirinya juga menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan bagian dari proses perencanaan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Dijelaskan, pertemuan kali ini akan menyepakati fokus dan prioritas pembangunan di 2019, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021.
 
“Sesuai dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Petani melalui Sektor Hulu dan Profitable Sektor Hilir. Kata kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani di Tabanan melalui pengembangan pertanian yang fokus pada komoditi unggulan, hingga penjaminan pasar produk tersebut agar memperoleh keuntungan”, tegas pihaknya.
 
[pilihan-redaksi2]
Ditegaskan bahwa kesejahteraan petani yang dimaksud adalah terwujudnya kondisi ekonomi dan daya beli, derajat kesehatan, tingkat pendidikan, dan life skill masyarakat Tabanan, khususnya bagi petani. Progresif sektor Hulu menyasar pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, pengembangan jenis produk pertanian, dan pemberian nilai tambah pada hasil pertanian. Sedangkan Profitable sektor hilir berfokus pada peningkatan kualitas manajemen Bumdes dan BUMD.
 
Miarsana juga mengakui bahwa membangun itu tidak hanya sekedar ucapan dan sangat disadari pula bahwa didalam pembangunan membutuhkan pendanaan yang cukup. Dan hal itu selalu menjadi kendala bagi Kabupaten Tabanan, karena kapasitas fiscal keuangan yang sangat terbatas. Disisi lain diakuinya juga banyak permasalahan yang harus ditangani mulai dari kebutuhan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan hingga penanganan kemiskinan, serta prasarana gedung perangkat daerah yang sangat memprihatinkan.
 
“Keterbatasan kemampuan keuangan Daerah akan memperkecil kemampuan jangkauan kita untuk mencakup permasalahan tersebut. Sehingga diperlukan kesepahaman untuk menitikberatkan penggunaan kemampuan keuangan tersebut pada program utama yang menyasar Sejahtera, Aman dan Berprestasi”, pungkas Miarsana. (bbn/nod/rob) 

Reporter: bbn/nod



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami