search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Pengendalian Inflasi Membutuhkan Pengendalian Langsung Dari Kepala Daerah
Jumat, 6 April 2018, 06:41 WITA Follow
image

Beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com, Denpasar. Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengungkapkan pengendalian inflasi ke depan perlu dipimpin oleh kepala daerah. Dengan menempatkan kepala daerah sebagai ketua TPID, maka posisinya akan sangat  kuat.

"Karena hanya seorang kepala daerah yang  bisa mengintegrasikan semua institusi yang ada di wilayahnya untuk berkordinasi membangun kesejahtraan masyarakatnya" kata Dewa Indra saat  membuka *High Level Meeting* TPID Se-Provinsi Bali dalam rangka Koordinasi Pengendalian Inflasi Terkait Penyelenggaraan IMF-WB Annual Meeting di Inna Bali Hotel, Kamis (5/4).

Menurut Dewa Indra, kalau hanya biro perekonomian atau bagian perekonomian saja yang bekerja maka hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Apalagi kepala daerah akan bisa mengendalikan seluruh instansi yang terkait dengan mata rantai dari hulu ke hilir yang melibatkan multi sektor. "Tetapi di hulunya perlu juga mendapat perhatian yang lebih besar sehingga produksi bisa cukup dan harga bisa dikendalikan" ujar Dewa Indra.

Dewa Indra menambahkan bahwa Pengendalian inflasi harus di mulai dari kebijakan produksi, kebijakan tranfortasi, menejemen logistik dan interfensi di pasar.  Mengingat mata rantai mulai dari hulu ke hilir, maka tentu tidak cukup kalau pengendalian imflasi itu hanya di lakukan hanya satu  institusi, karena perlu mengaitkan dari hulu sampai dengan hilir. Guna mengaitkan itu maka di perlukan leadership yang kuat, maka dari itu struktur TPID perlu diubah.

Indra berharap strukur TPID yang baru ini menjadi semakin kuat dan pengendalian inflasi yang baru menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa segera terwujud. Rapat kali ini juga hadir Wakil Bupati Karangasem, BMKG Wilayah VIII Denpasar, Sekda Kabupaten Karangasem, Sekda Kabupaten Tabanan, Sekda Kota Denpasar dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.[bbn/rls/mul]

Reporter: -



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami