DPRD Provinsi Minta Formulasi Pelayanan JKN Setara dengan JKBM

Senin, 30 April 2018, 17:40 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, DENPASAR.

Beritabali.com.Denpasar, DPRD Provinsi Bali meminta Gubernur untuk mencari formula yang bijak dan setara untuk tetap bisa tetap memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang tergolong miskin seperti program JKBM, meski telah berintergrasi dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

[pilihan-redaksi]
Hal tersebut merupakan salah satu dari 10 rekomendasi program prioritas pembangunan yang disampaikan kepada Gubernur Bali terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan(AMJ) Kepala Daerah Provinsi Bali Periode 2013-2018, dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2018, Senin (30/4).

Dalam rekomendasi tersebut, I Made Budastra menyampaikan hal itu terkait prioritas dalam bidang kesehatan dimana pengembangan rumah sakit Bali Mandara maupun rumah sakit lainnya untuk meningkatkan akses pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang patut didorong bersama.

Untuk peningkatan prioritas program penanggulangan kemiskinan, lanjutnya dapat dilakukan melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, Ketahanan Pangan serta pemberdayaan kawasan pedesaan.

Disamping prioritas program penanggulangan kemiskinan dan prioritas kesehatan, Dewan juga merekomendasikan prioritas lainnya diantaranya dalam bidang pendidikan, infrastruktur wilayah, lingkungan hidup pariwisata serta pertanian ketahanan pangan, dan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

[pilihan-redaksi2]
Dalam rapat paripurna istimewa DPRD Bali yang dihadiri oleh Gubernur Bali serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Bali, juga disampaikan sejumlah rekomendasi untuk permasalahan internal diantaranya penataan ulang terkait pemerataan dan persebaran penempatan ASN yang disesuaikan dengan kebutuhan OPD, memperkuat eksistensi tenaga fungsional peneliti, perencana dan statistik serta peningkatan intensitas pembinaan OPD terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sementara itu dari segi permasalahan eksternal, Dewan merekomendasikan agar dilakukan peningkatan koordinasi mulai dari perencanaan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam serta peningkatan SDM petugas lapangan atau tenaga pendamping untuk pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan sehingga mampu meningkatkan hasil produksi dan memiliki daya saing di pasaran.

Dewan juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur Bali atas kesungguhannya dalam penyelenggaraan pemerintahan selama ini. Rekomendasi yang disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Seusai rapat paripurna istimewa, dilanjutkan dengan rapat paripurna ke 14 DPRD Provinsi Bali dengan agenda jawaban dewan terhadap pendapat Kepala Daerah atas Raperda Olahraga dan Raperda Atraksi Budaya Tradisional Bali. (bbn/rlspemprovbali/rob)