IMF-WB: Pemerintah Didorong Aspirasikan Isu yang Tidak Mampu Terselesaikan
Sabtu, 6 Oktober 2018,
18:50 WITA
Follow
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Beritabali.com,Denpasar. Pemerintah Indonesia dapat memanfaatkan pertemuan IMF-Bank Dunia agar mampu mendorong isu-isu besar yang tidak mampu diselesaikan sendiri misalnya terkait arus uang gelap yang mengacu pada uang yang meninggalkan suatu negara tanpa dikenai pajak (illicit financial flow) dan pemulihan aset (asset recovery).
[pilihan-redaksi]
Hamong Santono dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang juga koordinator acara People's Summit mengatakan untuk itu kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangan agar penyelenggaraan IMF-Bank Dunia benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia dimana hutang yang diberikan oleh Bank Dunia, seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Hamong Santono dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) yang juga koordinator acara People's Summit mengatakan untuk itu kepentingan Indonesia yang perlu diperjuangan agar penyelenggaraan IMF-Bank Dunia benar-benar memberi manfaat bagi Indonesia. Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki sejarah panjang dalam proses pembangunan di Indonesia dimana hutang yang diberikan oleh Bank Dunia, seringkali berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, namun tidak ada penyelesaian yang bermakna untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan.
"Hutang apapun bentuknya malah akan nenimbulkan ketimpangan yang lebih tinggi," ujarnya, Sabtu (6/10) di Denpasar.
[pilihan-redaksi2]
Sementara, Diana Gultom dari DebtWatch Indonesia menyampaikan, selama hampir 50 tahun WB-IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Sementara, Diana Gultom dari DebtWatch Indonesia menyampaikan, selama hampir 50 tahun WB-IMF beroperasi di Indonesia, belum pernah terjadi proses yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.
Ia mencontohkan kasus pembangunan DAM Kedungombo, kebijakan Wastal, maupun rekomendasi-rekomendasi IMF ke Pemerintah Indonesia lewat rangakaian LoI (Letter of Intent) masih memiliki dampak negatif sampai saat ini.(bbn/aga/rob)
Berita Denpasar Terbaru
Reporter: bbn/aga