Kekhawatiran bahwa proyek revitalisasi Pasar Banyuasri akan mandeg dikarenakan kondisi global akibat virus corona tidak terbukti. Proyek ini dipastikan berlanjut mengingat skema pendanaannya menggunakan anggaran tahun jamak atau multiyears.
 
[pilihan-redaksi]
Kepastian kelanjutan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng, Drs. Gede Suyasa, M.Pd saat dihubungi, Kamis (5/3). Gede Suyasa menjelaskan sampai saat ini belum ada hal-hal yang menyebabkan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri menghadapi kendala. Utamanya dari sisi pendanaan. Anggaran ataupun skema pendanaan ini tidak mengalami hambatan. Ini mengingat proyek revitalisasi Pasar Banyuasri menggunakan skema tahun jamak atau multiyears. 

“Tidak ada hambatan. Utamanya sisi pendanaan karena menggunakan skema multiyears,” jelasnya.
 
Skema pendanaan proyek revitalisasi Pasar Banyuasri ini terdiri dari tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali, BKK yang berasal dari Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Kabupaten Badung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Buleleng. Khusus untuk BKK PHR Kabupaten Badung untuk proyek ini, sudah tuntas ditransfer pada tahun 2019. Sehingga, kekhawatiran akan dampak virus corona mempengaruhi pendanaan dari PHR Badung tidak terjadi. 

“Tahun ini tidak ada transfer dari PHR Badung terkait proyek tersebut sehingga posisi anggaran masih tersedia. Untuk BKK Provinsi Bali tahun 2020, sampai saat ini belum ada konfirmasi bahwa dana tidak akan ditransfer. Karena ini proyek prioritas, tentu diusahakan tidak terkendala dari sisi pendanaan sehingga proyek bisa dilaksanakan tanpa ragu-ragu,” ujar Gede Suyasa.
 
Senada dengan Sekda Suyasa, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Buleleng, Drs. Gede Sugiartha Widiada, M.Si menyebutkan bahwa BKK dari PHR Badung sudah ditransfer semua pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 anggaran revitalisasi Pasar Banyuasri khususnya dari APBD Buleleng sudah tersedia. Tinggal menunggu transfer dari BKK Provinsi Bali. 

“Yang dari BKK Provinsi Bali tahun 2020 belum ditransfer. Untuk BKK PHR Badung sudah klop pada tahun 2019,” sebutnya.
 
Walaupun belum ditransfer, mantan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran ini mengungkapkan tidak menjadi masalah.  Hal tersebut tidak menjadi masalah karena pembayarannya menggunakan termin penyelesaian. Pendanaan ataupun pembayaran bisa dilakukan dari sumber yang lain seperti dari APBD Kabupaten Buleleng. 

“Badung tidak lagi ada transferan. Sudah selesai. Sekarang diberdayakan dana dari APBD Buleleng dulu,” pungkas Sugiartha Widiada.