BKKBN Bali Bersama Anggota Komisi IX DPR RI Serahkan Bantuan Sembako dan APD di Busungbiu. Adanya kebijakan agar masyarakat bekerja dari rumah (work from home), kondisi ini membuat interaksi masyarakat lebih lama berkumpul bersama keluarga di rumah. 

[pilihan-redaksi]
Hal ini pun berpotensi terjadinya kehamilan yang tidak terencana oleh ibu-ibu khususnya dari pasangan usia subur (PUS) ditengah pandemi Covid-19. Akibatnya kondisi ini bisa menimbulkan fenomena 'baby boom' (ledakan kelahiran bayi). Mengantisipasi hal tersebut, Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali rutin mengkampanyekan agar PUS menunda kehamilan selama pandemi Covid-19 ini. 

Hal ini terungkap saat kegiatan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020. Kegiatan yang juga dihadiri sejumlah perwakilan PUS dipusatkan di kantor Camat Busungbiu pada Jumat (29/5), juga diserahkan bantuan berupa alat pelindung diri (APD) kepada para tenaga medis khususnya bidan dan pengelola program atau petugas pendistribusi.

Selain itu juga diberikan bantuan berupa paket sembako kepada sejumlah warga terdampak Covid-19 yang diwakili oleh 5 Perbekel desa di Kecamatan Busungbiu serta bantuan sembako kepada PUS calon akseptor peserta KB. Bantuan ini diserahkan Kepala Perwakilan BKKBN Bali, Agus P Proklamasi bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ketut Kariasa Adnyana dan Camat Busungbiu, Gede Putra Aryana. 

Agus Proklamasi mengatakan, terkait dengan kampanye menunda kehamilan ditengah pandemi Covid-19 ini dilakukan bukan tanpa alasan. Alasan paling utama kata dia, adalah kesiapan SDM khusus tenaga medis. Disatu sisi tenaga medis fokus menangani Covid-19, satu sisi terjadi kelahiran secara bersamaan dalam jumlah besar (baby boom) yang diprediksi sekitar bulan September dan Oktober.

Kehamilan yang tak terencana itu, sebut Agus Proklamasi, karena masyarakat bekerja dari rumah ditengah pandemi ini. Untuk itu ia berharap, khususnya PUS saat melakukan hubungan suami istri hendaknya memakai alat kontrasepsi, baik itu dengan kondom atau meminum pil KB. Sehingga, nanti bisa menghindari terjadinya fenomena baby boom.

"Adanya kelahiran di massa Covid ini akan sulit. Tenaga medis fokus tangani Covid, kemudian ada kelahiran begitu banyak. Jadi inilah salah satu alasan kami. Makanya petugas penyuluh KB di lapangan selalu ditekankan untuk terus memantau dan mensosialisasikan hal ini kepada PUS di desa binaannya," kata Agus Proklamasi.

Sejauh ini dari data yang ada, khusus di Bali hampir sekitar 13 ribu PUS  sudah hamil. Jika diambil angka terkecil yakni 130 yang melakikan persalinan dalam bulan September, Oktober, November, maka akan ada hampir 500 kelahiran terjadi pada bulan-bulan tersebut. 

"Ini akan mengganggu penanganan Covid. Jumlah kelahiran hampir sama dengan kondisi penanganan Covid. Ini harus dipahami secara bersama-sama," jelas Agus Proklamasi.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI, Kariasa Adnyana mengaku sependapat dengan hal itu. Bahkan Kariasa Adnyana mendukung program tersebut dengan terus melakukan sosialisasi. Hanya saja pria asal Buleleng ini berharap pada pemerintah pusat, agar PKB/PLKB non ASN yang bertugas untuk melakukan sosialisasi di desa binaan bisa diangkat menjadi ASN.

"Kami sudah beberapa kali rapatkan hal ini, agar dibantu mereka. Ya setidaknya ditengah pandemi ini mereka tetap kerja di lapangan dengan gaji kecil, agar bisa dibantu tunjangan dan sudah disetujui kepala BKKBN pusat, nanti disalurkan lewat DAK. Begitu juga supaya non asn bisa diangkat jadi ASN," ujar Kariasa Adnyana.

Meski demikian lanjut dikatakan Kariasa Adnyana, bantuan yang diberikan BKKBN Bali ini agar bermanfaat bagi penerima. Dari Komisi IX DPR RI, menurut Kariasa Adnyana, akan terus berusaha agar program pusat bisa difokuskan untuk penyalurannya kepada masyarakat. 

"PKB atau PLKB harus bergerak di masing-masing desa untuk membantu memutus mata rantai penyebaran Covid," pungkas Kariasa Adnyana.