Delapan pekarangan rumah terdiri dari beberapa KK di Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan menyusul adanya kasus konfirmasi positif di lingkungan keluarga tersebut. 

Mereka wajib isolasi mandiri selama 14 hari. Hanya saja, selama menjalani isolasi mandiri, mereka minim bantuan sembako. Sementara pemerintahan Desa Tampaksiring baru akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. Kondisi ini dianggap memprihatinkan oleh sejumlah warga lain. Sampai-sampai warga membentuk sekaa demen Arus Bawah. Sekaa demen ini menggalang dana, membagikan 3.000 masker serta sembako pada 20 KK yang menjalani isolasi mandiri. 

Komunitas ini juga mempertanyakan alokasi penggunaan dana desa, yang dinilai minim untuk penanganan wabah ini. Terlebih saat ini penyebaran pandemi covid 19 di desa tersebut semakin meluas. Seperti diungkapkan Koordinator Sekaa Demen Ida Bagus Made Baskara ditemui di Pasraman Dharma Sila, Desa Tampaksiring, Selasa (29/9).

Ida Bagus Baskara mengungkapkan cukup banyak warga Desa Tampaksiring yang terpapar covid-19. Hasil swab yang positif itu pun mengharuskan keseluruhan keluarga dalam satu areal rumah untuk melakukan isolasi mandiri. Namun miris warga yang melakukan isolasi mandiri itu justru minim perhatian dari pemerintah terkait. 

"Dalam satu pekarangan saja bisa ada belasan warga yang sedang melakukan isolasi mandiri, dan mereka kesulitan untuk makan, karena tidak ada bantuan sembako ataupun masker dari pemerintah, khususnya aparat desa," katanya.

Diakui selama ini warga yang melakukan isolasi mandiri selama 14 hari itu, dominan hanya menerima bantuan dari tetangga yang peduli. Selain itu pihaknya sendiri dalam perkumpulan Sekaa Demen Arus Bawah, juga berupaya mencarikan bantuan sembako untuk warga yang melakukan isolasi mandiri. “ Akhirnya kami sepakat mengumpulkan dana untuk sembako, dan dibagikan ke sejumlah KK yang sedang melakukan isolasi mandiri," ungkapnya.

Tidak hanya itu pihaknya juga sudah mempertanyakan kondisi ini kepada aparat Desa Tampaksiring, namun jawaban yang diterima ialah dana desa untuk penanganan Covid-19 sudah habis. Baskara pun mengaku terkejut menerima jawaban itu. 

“Katanya dana desa sudah habis, tetapi kami tidak bisa mendapat perincian yang jelas, terkait penggunaan dana desa ini sepanjang tahun ini. Padahal laporan penggunaan dana desa itu harus dipajang dengan baliho, sebagai bentuk transparansi, tapi itu tidak ada, makaya kami curiga adanya penyalahgunaan anggaran," keluhnya.

Terkait keluhan warganya, Perbekel Desa Tampaksiring I Made Widana mengatakan memang dana desa tidak bisa digunakan untuk memberikan bantuan sembako. Sementara Desa Tampaksiring tidak memiliki pendapatan asli desa. Maka itu, desa melalui Camat Tampaksiring sedang berkoordinasi dengan Dinas Sosial Gianyar. Selain sembako, diakui penanganan Covid telah dilakukan sesuai prosedur. Diantaranya melakukan tracing kontak bagi keluarga yang terpapar. 

"Bersama petugas gabungan, kami sudah rutin melakukan tresing ke rumah warga yang dinyatakan positif covid 19, sehingga diharuskan isolasi mandiri. Kami juga sudah memberikan bantuan masker. Namun untuk bantuan sembako memang masih minim. Karena sembako memang tidak boleh (dianggarkan-red) oleh desa dinas, karena sementara ini kami belum memiliki PAD untuk menganggarkan itu (sembako-red)," katanya.

Dikatakan sebelumnya sembako sudah digelontorkan dari bantuan Bupati Gianyar, ada juga bantuan stimulus, hingga BST untuk 550 KK dari Kementerian Sosial RI. Sementara bantuan sembako untuk warga yang kini tengah melakukan isolasi mandiri, diakui memang belum ada. 

"Bantuan sembako ini sedang kami mohonkan ke dinas sosial melalui bapak Camat Tampaksiring,"  jelasnya.

Diungkapkan saat ini warga yang tengah melakukan isolasi mandiri cukup banyak, di Banjar Mantring terdapat dua pekarangan yang masing- masing dengan 10 KK dan 6 KK untuk satu pekarangan. Banjar Kelodan ada 1 pekarangan melakukan isolasi mandiri yang terdiri dari 2 KK, Banjar Tegal Suci 1 Pekarangan dangan 2 KK. Banjar Saraseda 2 Pekarangan masing-masing 2 KK dan 5 KK, Banjar Tengah satu pekarangan dengan 8 KK.

Widana juga menyampaikan pihaknya sangat merespon masukan termasuk kritik demi membangun desa kelahirannya tersebut. “Untuk penggagasan desa wisata itu sudah ada sejak tahun 2019 dan bersumber dari pihak ketiga. Sementara untuk penggunaan dana desa kami juga telah diverifikasi langsung dari pusat sehingga menjadi contoh. Dan apa yang dilakukan saat ini sesuai musyawarah desa,” imbuhnya.