Pasca-bencana banjir dan tanah longsor di Tabanan, pemerintah daerah memprioritaskan 12 titik penanganan dari 72 titik kerusakan yang didata BPBD Tabanan.

Sebanyak 12 titik ruas jalan yang rencananya akan diajukan untuk bisa segera mendapatkan penanganan dengan menggunakan pos Belanja Tak Terduga (BTT).

Dinas PU Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPRKP) saat ini masih dalam proses penyiapan dokumen perencanaan, sebelum nantinya permohonan penggunaan BTT diajukan ke Pimpinan Daerah/ Bupati Tabanan.

Kepala Bidang Bina Marga, Dinas PUPRPKP Tabanan, I Gede Partana mengatakan, setidaknya ada 12 ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tabanan tersebar di tujuh kecamatan tengah dimohonkan untuk segera mendapatkan penanganan perbaikan akibat rusak diterjang air bah, pasca hujan deras. Perkiraan biaya Rp7 miliar lebih. 

Titik bencana yang mendapat prioritas yakni, pengamanan badan jalan dan pemasangan box culvert ruas jalan di Panjaitan, Kediri dan di ruas jalan Kediri-Sanggulan, pengamanan badan jalan Mandung-Kukuh, pengamanan badan jalan Payuk Bangkah-Penulisan Kerambitan, pengamanan badan jalan Gadungan-Gempinis, pembangunan jembatan ruas jalan Beranjingan-Kelecung, pengamanan badan jalan Selemadeg-Cepaka dan pengamanan badan jalan dan drainase ruas Petireman-Lumbung Delod Sema Selemadeg Barat. 

“Dokumen perencanaan masih kami siapkan, nanti jika sudah rampung baru diajukan ke pimpinan daerah. Disetujui atau tidak, itu kembali kepada kebijakan pimpinan,” kata I Gede Partana, Kamis (15/10).

Kepala Pelaksana BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Sucita mengatakan, di tengah nihilnya dana bansos tak terencana dari APBD Tabanan 2020, dimana saat ini hanya menyisakan anggaran Rp250 juta, dari total keseluruhan Rp 1,9 miliar, untuk penanganan kerusakan yang bersifat urgen bisa menggunakan pos BTT yang memang diperuntukkan menangani bencana yang sifatnya darurat. 

“Semua sebenarnya urgen tetapi sementara ini diusulkan prioritas, disamping juga nanti terkait saluran irigasi, sedang dilakukan pendataan oleh kabid SDA PUPRKP,” ucapnya.

Terkait pengajuan penggunaan BTT untuk penanganan 12 titik ruas jalan tersebut, BPBD hanya memiliki kewenangan membuat surat pernyataan bahwa memang benar kerusakan tersebut diakibatkan hujan deras, Sabtu kemarin. Adapun 12 titik tersebut diantaranya dua ruas yang sudah putus seperti di Sanggulan dan di kecamatan Selemadeg Timur, termasuk juga di Meliling sampai setengah badan jalan longsor. 

“BPBD sudah buat surat pernyataan dilanjutkan membuat telaah staf oleh PU karena kewenangan disana,” ujarnya. 

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti saat melakukan peninjauan ruas jalan putus di wilayah Sanggulan Kediri sempat menyampaikan akan menambah dana bencana alam (bansos) untuk penanganan bencana yang terjadi sekitar Rp10 Miliar.