Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Gde 'Demer' Sumarjaya Linggih memimpin rombongan legislator dalam rangka kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (19/10). 

Bertemu dengan Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah serta sejumlah Direksi BUMN, Demer membahas tentang kinerja BUMN di daerah NTB. 

Dengan tema bahasan tentang dukungan BUMN dalam rangka pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di NTB, Demer mengatakan kunker ke NTB dilakukan sebagai bagian dari fungsi DPR sebagai lembaga legislatif.

"Sebagai DPR, kita memiliki tiga fungsi. Pengawasan, anggaran, dan legislasi," ujar politikus partai Golkar ini. 

Tokoh asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Bali ini menambahkan, dampak Covid-19 di Provinsi NTB cukup besar terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu Demer menyoroti kontribusi dampak investor ataupun perusahaan di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Seluruh investor ataupun perusahaan harus memberikan kontribusi kepada masyarakat," jelas Demer di depan sejumlah Direksi BUMN yang hadir dalam rapat di Alamanda Ballroom Lantai I Sheraton Senggigi Beach Resort Lombok tersebut. 

Diantaranya dengan Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) pengembang dan pengelola kawasan pariwisata Indonesia. Dengan BUMN maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. BUMN ritel, perdagangan dan properti PT Sarinah, BUMN industri dan konstruksi PT Wijaya Karya. Dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, serta Badan Standarisasi Nasional.

Sementara itu, Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah meminta kepada investor maupun perusahaan yang ada di NTB memperhatikan pendidikan masyarakat. Terutama yang berada di lingkar perusahaan tersebut. Gubernur meminta seluruh perusahaan ataupun investor untuk berani memberikan beasiswa kepada anak-anak NTB.  

"Ketika anak-anak penerima beasiswa ini balik nanti, mereka semua mampu berkontribusi kepada perusahaan tersebut," ungkap Gubernur lulusan Ekonomi Industri dari Harvard University, Amerika Serikat ini.

Lanjut Gubernur, kalau saja seluruh perusahaan ataupun investor yang ada di NTB ini mau mendidik atau memberikan beasiswa kepada masyarakat. Maka tidak ada investor, tidak ada tambang yang ditolak oleh masyarakat. 

Pasalnya, cara pandang masyarakat menurut Gubernur rata-rata dengan keberadaan tambang atau pun perusahaan yang besar, mereka semua harus bisa bekerja di sana. Sementara tidak didukung oleh SDM yang baik. 

"Kita harus utamakan kepentingan masyarakat,  Insyaallah masyarakat NTB pandai berterima kasih," tutup Gubernur.