NTB Gelontorkan Rp1 Miliar Dana Hibah Biaya Prosedur Pencoblosan
beritabali/ist
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, NTB.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menggelontorkan dana hibah sebesar Rp 1 miliar, untuk melengkapi dan membiayai prosedur pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 9 Desember mendatang.
Mulai dari kesiapan petugas dan logistik pemilu tambahan berupa APD, masker, sarung tangan, maupun rapid test bagi petugas pemilu.
Saat menerima kunjungan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa (17/11) Wakil Gubernur NTB, Dr Hajah Sitti Rohmi Djalillah menegaskan dukungan Pemprov dalam melengkapi perhelatan demokrasi adalah dengan anggaran dan penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan dan prosedur Pilkada.
"Dari awal kita sudah membangun komitmen bersama, dengan bakal Paslon. Karena tanpa sinergi semua pihak, mustahil menghadapi virus yang tidak terlihat tapi berdamai dengan pandemi. Dengan cara disiplin protokol kesehatan," ujar Wagub Ummi Rohmi, pada acara yang dihadiri Bawaslu NTB, Wakapolda dan Danrem, serta beberapa anggota DPD RI.
Wakil Ketua DPD RI, Dr H Mahyudin mengaku menerima informasi dari lembaganya, NTB termasuk yang berhasil dalam pengendalian pandemi Covid-19. Dengan program-program pencegahan. Namun demikian sebagai amanat undang-undang, pengawasan akan terus dilakukan bahkan turun langsung. Terutama bagi anggota DPD yang dapilnya melaksanakan Pilkada Serentak 2020.
Menjamin kesehatan dan keselamatan warga, dukungan anggaran dan distribusi logistik seperti masker, handsanitizer dan lainnya harus tersedia tepat waktu di TPS.
Sementara itu Zuriatin, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menjelaskan, anggaran yang sudah ditransfer ke tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak sebesar Rp 147,3 miliar, telah diterima masing-masing KPU kabupaten/kota.
Adapun jumlah Daftar Pemilih Tetap sebesar 2.180.915 akan dikawal oleh 54.783 petugas. Dengan 12 hal baru yang akan diterapkan di TPS dalam pencoblosan di masa pandemi.
"Yang belum, adalah teknis rapid test bagi 54 ribu petugas itu di kabupaten/kita untuk memastikan kesehatan petugas," jelas Zuriatin.
Komisioner KPU ini juga menjelang, sejak 15 Juni lalu telah banyak regulasi yang diubah, untuk adaptasi kegiatan dan tahapan Pilkada serentak agar sesuai protokol kesehatan.
Reporter: Kominfo NTB
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
