Rencana pemerintah membuka jalur vaksinasi mandiri dikelola swasta mendapat kritik keras dari para ahli kesehatan yang menyebut kendali vaksinasi seharusnya dipegang sepenuhnya oleh pemerintah.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono justru mempertanyakan apa tujuan utama di balik rencana vaksinasi mandiri ini.

"Apakah pemerintah tidak sanggup Pak @Jokowi untuk memberikan vaksinasi bagi rakyat Indonesia?" tanya Pandu Riono melalui akun Twitter-nya, Jumat (22/1/2021).

Menurutnya, rencana vaksinasi mandiri ini menyalahi prinsip kesetaraan dan keadilan akses terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang seharusnya diberikan berdasarkan pertimbangan kesehatan masyarakat, bukan kemampuan finansial.

"Ini memperbesar ketidakadilan terhadap akses layanan kesehatan, termasuk layanan vaksin yang sudah menjadi tanggung-jawab pemerintah sebagai bagian upaya mengatasi pandemi," tegasnya.

Pandu juga menilai vaksin merupakan hak rakyat yang harus dipenuhi pemerintah, bukan dikomersilkan melalui perusahaan.

"Hak rakyat untuk dapat vaksinasi yang disediakan pemerintah dalam era pandemi adalah hak yg harus dilunasi. Di tengah kolaps layanan kesehatan, akibat banjir kasus yang butuh layanan RS, jangan lah 'disakiti' dengan ide komersialisasi vaksin. Rakyat butuh bantuan layanan kesehatan," tutupnya.

Sebelumnya, pemerintah terus menggodok rencana pembukaan vaksinasi jalur mandiri yang dikelola swasta, Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini dipertimbangkan agar mempercepat proses vaksinasi di dalam negeri.

"Banyak dari pengusaha sampaikan, pak bisa tidak vaksin mandiri? Ini baru kami akan putuskan karena perlu untuk dipercepat. Apalagi, biaya ditanggung perusahaan sendiri, kenapa tidak? Sekali lagi kami harus kelola isu ini dengan baik," kata Jokowi dalam 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Meski begitu, Jokowi menegaskan vaksinasi mandiri bisa dilakukan asalkan merek vaksinnya berbeda dari vaksin yang diberikan secara gratis.

Pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk mewujudkan kekebalan komunal terhadap Covid-19.

Vaksinasi gelombang pertama dilaksanakan Januari hingga April 2021 dengan sasaran 1,3 juta petugas kesehatan di 34 provinsi, sebanyak 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta warga lanjut usia.

Vaksinasi gelombang kedua akan dilaksanakan pada April 2021 sampai Maret 2022 dengan target 63,9 juta warga di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta anggota masyarakat lain dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Pemerintah sudah mengkonfirmasi pemesanan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19 dari beberapa produsen vaksin, termasuk perusahaan farmasi Tiongkok, Sinovac; produsen vaksin Amerika Serikat-Kanada Novavax; perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca; serta perusahaan farmasi Jerman dan Amerika Serikat Pfizer BioNTech.(sumber: suara.com)