Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di kabupaten Tabanan mampu menekan penyebaran covid-19. 

Dari pemetaan yang dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 Tabanan yang berbasis desa, banyak desa di Tabanan yang masuk zona kuning bahkan hijau. Terkait dengan sektor pendidikan, sesuai aturan Menteri tentunya memungkinkan untuk dilakukan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut. 

Namun demikian, Kabupaten Tabanan belum memutuskan hal tersebut. Dinas Pendidikan masih merencanakan mengaktifkan kembali pembelajaran dengan memulai sistem kelompok belajar, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

“Ini baru sebatas rencana dan niat kami di Dinas Pendidikan, dan tentunya harus disampaikan dulu kepada Ketua Harian Penanganan Covid-19 Tabanan atau bapak Sekda, apakah disetujui atau tidak,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Tabanan, I Nyoman Putra, Minggu (14/2).

Adanya pemetaan zonasi desa, tentunya memudahkan bagi pihaknya untuk membuat strategi atau konsep proses pembelajaran di tengah pandemi. Dimana saat ini, pembelajaran secara umum masih dilakukan secara online. 

“Kalau untuk pembelajaran tatap muka, meski sudah zona kuning ataupun hijau, sesuai SE Bupati Tabanan sampai saat ini memang belum boleh diberlakukan, dan kami masih mengikuti kebijakan yang ada, jika rencana membuat kelompok belajar itu disetujui oleh pemerintah, tentu akan dikoordinasikan kembali ke satuan pendidik dan satgas di desa atau banjar masing-masing,” jelasnya. 

Selain juga untuk lokasi kegiatan pembelajaran, awalnya dari koordinasi dengan satgas dalam rapat sebelumnya, sempat ada masukan dilakukan di balai banjar atau wantilan karena sirkulasi udaranya  lebih baik, dan tentunya prokes lengkap. “Ini baru sebatas rencana, semoga bisa terealisasi agar pembelajaran khususnya untuk kelompok dasar yakni SD bisa lebih efektif lagi,” pungkasnya.

Ketua Dewan Pendidikan Tabanan, I Wayan Madra Suartana menyambut baik rencana dinas pendidikan yang akan mengefektifkan kembali pembelajaran kelompok untuk tingkat SD khususnya di zona hijau. Apalagi, dikatakan Madra, Dewan Pendidikan dan Klinik Pendidikan mendapatkan informasi jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan memiliki program pendampingan, dimana mahasiswa ditugaskan melakukan pendampingan dilingkungan asalnya.  

“Mahasiswa asal daerahnya akan diseleksi yang akan di biayai Kemendikbud dalam rangka pembelajaran kampus atau kampus merdeka, program ini memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengajar dekat tempat tinggal masing-masing atau dilingkungan asalnya. Artinya jika rencana Disdik ini disetujui, tentunya nyambung dengan program pendampingan ini, mahasiswa akan membantu melakukan pendampingan terhadap belajar kelompok ini, kami akan dukung,” ujarnya.