Setelah semua komisi di DPRD Tabanan melakukan rapat  internal dan membahas porsi masing-masing terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) bupati pelaksanaan anggaran tahun lalu, masing-masing komisi lantas  menyampaikan hasil rapat di dalam rapat gabungan yang dipimpin langsung ketua DPRD I Made Dirga bersama wakil Ni Made Meliani dan Ni Nengah Sri Labantari di ruang rapat lantai II, DPRD Tabanan pada Selasa (9/3). 

Dalam rapat tersebut secara bergiliran setiap komisi menyampaikan hasil pembahasan internal mereka. Diawali penyampaian dari komisi I oleh sekretaris I Gusti Nyoman Omardani. Hal yang paling mendasar disampaikan tentang pendataan aset-aset yang dimiliki Pemkab sekaligus upaya pemanfaatannya untuk menambah penghasilan daerah. 

Dari komisi II yang disampaikan sekretaris komisi AA Sagung Ani Ariani. Ada beberapa hal yang disampaikan seperti soal penanganan sampah, pemanfaatan aset yang ada yang belum optimal seperti DTW Bedugul yang  mangkrak dan belum ada pengelolanya. Komisi II meminta agar Pemkab segera mengantisipasikan DTW tersebut baik dikelola sendiri atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Disektor pertanian, komisi II berharap pemerintah dapat merangsang generasi muda mau terjun ke sektor pertanian. 

“Pemerintah memiliki peran melakukan stabilisasi harga pangan terutama pertanian, sehingga masyarakat mau terjun ke sektor pertanian,” ujarnya. 

Sementara komisi III disampaikan langsung oleh ketuanya AA  Nyoman Dharma Putra menyampaikan terkait upaya optimalisasi pendapatan daerah di masa pandemi saat ini terutama dari sektor pajak. Selain itu meminta pemerintah memfasilitasi tentang pengelolaan DTW yang ada agar sesuai dengan legalitas yang baru. 

“Kalau bisa seluruh DTW yang ada dibuat dalam satu manajemen sehingga memudahkan pengawasan, tidak seperti sekarang terpisah,” pintanya. 

Komisi IV melalaui ketuanya I Gusti Nyoman Wastana menyampaikan permasalahan penanganan bidang kesehatan terutama penanganan Covid-19 dan pendidikan terkait dengan guru, sistem pembelajaran saat pandemi Covid-19 dan persolan pendidikan lainnya. 

Terkait masukan tersebut, Ketua DPRD I made Dirga mengatakan masukan-masukan tersebut akan menjadi bahan rekomendasi dewan terhadap LKPJ yang disampiakn Bupati sebelumnya. Dari temuan tersebut harus dicarikan soluasi bersma baik dewan maupun eksekutif. Bahkan dewan akan turun mengecek yang menjadi persoalan yang belum optimal. Terutama sektor pendapatan. 

“Karena sekarang dalam kondisi tidak normal, optimalisasi pendapatan juga menggunakan cara tidak normal. Potensi pendapatan harus didata sampai ke tingkat desa,” ujarnya. 

Ditegaskan, sangat perlu dilakukan optimalisasi pendapatan, karena daerah perlu dana untuk pembangunan. Eksekutif harus berupaya mengoptimaliasi hal tersebut, bukan saja menggali potensi di kabuapaten tetapi juga ke provinsi bahkan pusat. 

“Segala upaya harus dilakukan untuk mencari pendapatan guna membayai pembangunan,” pungkasnya.