Dalam agenda Pemandangan Umum (PU) Rapat Paripurna terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021, Senin (23/8), 3 Fraksi di DPRD Badung masing-masing memberikan catatan.

Ketiga fraksi meminta nakes diperhatikan, pemulihan ekonomi, serta pengoptimalan pendapatan daerah. 
Dalam rapat paripurna tersebut, Fraksi PDI Perjuangan dibacakan I Gusti Lanang Umbara meminta agar pemerintah memberikan perhatian lebih intens kepada para nakes saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terpapar Covid-19. 

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pihak terkait menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan datang.

“Terkait penanganan covid-19 yang terus mengalami peningkatan dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (isoter), kami fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah fokus terhadap bed occupancy rate (BOR),” jelasnya.

Kemudian Fraksi Golkar dalam kesempatan yang sama, dibacakan Nyoman Suka memberi beberapa masukan termasuk pengisian alat kesehatan RSD Mangusada, utamanya gedung baru. Pada bidang ketenagakerjaan, diperlukan adanya upaya menekan angka pengangguran. 

Angka ini semakin melebar berdasarkan data BPS di tahun 2019, 0,38 persen menjadi 6,92% di tahun 2020. Hal ini disinyalir berhentinya kegiatan di sektor pariwisata.

“Para pengusaha di sektor tersebut memberhentikan kegiatan usahanya. Di sisi lain sebagai bentuk tanggung jawab terutama yang sudah lama berusaha di Kabupaten Badung, untuk menggugah mereka membantu masyarakat melalui program CSR-nya,” katanya.

Sedangkan fraksi Badung GeDe (Gerindra-Demokrat) dibacakan oleh Made Wijaya meminta agar pemerintah terus diupayakan menguatkan UMKM dan koperasi berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui meningkatkan perannya masing-masing. 

Realisasi belanja tak terduga diminta agar tepat sasaran, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

“Kami juga sampaikan terima kasih atas usaha pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19, namun perlu dilakukan singkronisasi informasi data dengan baik, antara, disdukcapil, dinas sosial, maupun bank penyalur sehingga masyarakat penerima tidak mengalami kendala,” ucapnya.

Selanjutnya, Ketua DPRD Badung, Putu Parwata menyampaikan, seluruh fraksi sudah memberikan PU seperti fokus terhadap turunnya sektor pariwisata, penanganan Covid-19, mengoptimalkan pendapatan, pemulihan ekonomi serta perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan (nakes).

"Kami sepakat prioritas penanganan Covid-19 baik secara Lembaga maupun jabatan personal kawan-kawan di Lembaga,”pungkasnya.