Setelah pimpinan Lili Pintauli Siregar mundur sebagai pimpinan KPK terkait dugaan pelanggaran etik, nama krama Bali mencuat sebagai penggantinya, yakni Nyoman Wara.

Nyoman Wara sebelumnya masuk dalam 10 besar calon pimpinan KPK. Pria kelahiran Karangasem, Bali, pada 9 Juli 1967 ini kembali menjadi pembicaraan di Komisi III DPR RI yang menyebutkan namanya sebagai calon pengganti. 

Saat ini jabatan yang diemban Nyoman Wara adalah senior auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama karinya banyak dihabiskan dalam dunia investigasi serta audit di BPK. 

Selain Nyoman Wara, satu nama lagi yang diterima Komisi III DPR RI adalah nama Johanis Tanak. Masuknya nama dua nama ini dibenarkan oleh anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani, kemarin.

Komisi III DPR RI kata dia telah menerima dua nama calon pengganti Lili Pintauli Siregar berdasarkan Surat Presiden (Surpres) Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Jadi yang saya dengar kan namanya Pak Johanis Tanak kalau nggak salah, sama Pak Nyoman Wara kalau nggak salah ya yang dari BPK," kata anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani kepada wartawan dikutip dari Suara.com.

Presiden hanya mengirimkan dua nama calon pimpinan KPK pengganti Lili ke DPR. Tugas Komisi III DPR memilih satu dari dua nama tersebut. Lili Pintauli Siregar diketahui mundur dari kursi komisioner KPK di tengah pusaran kontroversi dugaan pelanggaran etik. 

Sementara itu Nyoman Wara adalah Auditor Utama Investigatif BPK RI, dia sebelumnya juga menjabat sebagai kepala BPK wilayah Banten dan staf ahli bidang pemeriksaan investigatif BPK RI.

Dalam pemilihan sebelumnya nama dia gagal masuk ke dalam lima besar pimpinan KPK. Saat itu dia kalah bersaing dengan kandidat lainnya seperti Alexander Marwata, Firli Bauri, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron hingga Nawawi Pomolango.

Profil Nyoman Wara

Nyoman Wara saat ini merupakan pegawai di BPK. Saat mendaftar sebagai capim KPK 2019-2023, dia tengah menjabat sebagai Auditor Utama Investigatif BPK RI. 

Dalam penelusuran laman Linkedin-nya, Wara juga pernah menjadi kepala BPK wilayah Banten dan staf ahli bidang pemeriksaan investigatif BPK RI.

Pada tahun 2018, dia pernah menjadi ahli auditor BPK dalam kasus BLBI yang menjerat Syafruddin Arsyad Temenggung di Tipikor Jakarta. Kini status tersebut sudah inkrah di pengadilan. Syafruddin divonis lepas. Teranyar, saat ini dia menjabat sebagai Inspektur Utama di Inspektorat BPK.

Saat uji kelayakan Capim KPK pada 2019 lalu, Wara menjadi salah satu Capim KPK yang enggan mengomentari revisi UU KPK. Dia memilih tidak mengomentari perihal revisi undang-undang tersebut.

Saat itu, Wara mengaku tidak memiliki kapasitas dalam hal menyepakati atau tidaknya perubahan aturan tersebut. Menurutnya, DPR dan Pemerintah lah yang mempunyai kewenangan tersebut.

"Kewenangan untuk merevisi atau tidak merevisi ada di Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, boleh beri masukan. Boleh saja siapa pun boleh beri masukan tentunya," ucap Nyoman saat fit and proper test di ruangan Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) dikutip dari kumparan.

"Kalau menurut kami, kami tidak dalam, seharusnya pimpinan KPK tidak dalam setuju atau tidak setuju terhadap revisi UU KPK. Tetapi siapa pun (yang) menjadi pimpinan KPK, (ber) kewajiban menjalankan tugas dan wewenang yang ada di dalam UU KPK," tegasnya.

Selain itu, Nyoman juga menegaskan bahwa dirinya bukan merupakan calon titipan pihak mana pun. Ia mengeklaim motivasinya untuk menjadi pimpinan KPK murni karena ingin pengabdian.

"Kemudian capim titipan, saya sendiri daftar dengan kemauan sendiri dengan motivasi karena saya selama ini sudah bantu KPK, polisi, kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Tentu saya ingin, mungkin di KPK bisa lebih efektif membantu pemerintah dalam pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Namun demikian, hasil fit and proper test di DPR, Nyoman Wara gagal menjadi pimpinan KPK. Kini, dia kembali berkesempatan menjadi pimpinan KPK setelah namanya masuk dua kandidat yang disetorkan presiden ke DPR.

Harta Kekayaan Wara

Dalam e-LHKPN, Wara tercatat terakhir melaporkan harta kekayaan pada 24 Maret 2022. Laporan tersebut untuk tahun periodik 2021. Itu merupakan laporan teranyar yang memang harus disampaikan ke KPK.

Berikut rinciannya:

• Tanah dan bangunan di Kota Bogor, Tangerang Selatan, dan Gianyar senilai Rp 1.548.100.000.
• Kendaraan berupa mobil Honda Mobilio 2014, motor tahun 2006, motor Yamaha R15 2017, dan Toyota Altis 2011 senilai Rp 269.000.000.
• Harta bergerak lainnya: Rp 200.000.000.
• Kas dan setara kas: Rp 856.886.455
• Utang: Rp 601.331.895
• Total: Rp 2.272.654.560.