Rusia dilaporkan kembali mendapatkan 'teman' baru saat dunia Barat mulai mengucilkannya akibat serangan ke Ukraina. Hal ini diungkapkan oleh dokumen intelijen Amerika Serikat (AS) yang bocor ke publik beberapa hari yang lalu.

Dokumen yang tertanggal 17 Februari itu menjelaskan Presiden Mesir Fattah El Sissi dan pejabat militer senior negara itu sedang dalam percakapan untuk produksi sekitar 40.000 roket untuk Rusia. Mereka juga mendiskusikan penyediaan peluru artileri dan bubuk mesiu.

"Di dalamnya, pemimpin Mesir dilaporkan menginstruksikan seorang pejabat yang dirujuk sebagai Salah Al Din untuk merahasiakan rencana tersebut untuk menghindari masalah dengan Barat, dimana nama itu diyakini sebagai Mohamed Salah Al Din, menteri negara untuk militer," tulis dokumen itu dikutip Times of Israel, Rabu (12/4/2023).

"Salah Al Din mengatakan kepada Sissi bahwa memasok Rusia dengan senjata adalah setidaknya yang bisa dilakukan Mesir untuk membalas Rusia atas bantuan yang tidak ditentukan sebelumnya," tambah dokumen itu tanpa merinci bantuan apa yang dimaksud.

Serangan Rusia ke Ukraina telah secara signifikan merusak akses Mesir ke gandum Ukraina, yang menjadi andalan negara Afrika utara itu untuk 80% impornya. Di sisi lain, Kairo telah meminta bantuan Moskow terkait hal ini.

Kebocoran data intelijen merupakan bagian dari lusinan foto dokumen AS yang sangat sensitif dan rahasia. Dokumen itu telah ditemukan di Twitter, Telegram, Discord, dan situs lain dalam beberapa hari terakhir.

The Washington Post mengatakan memperoleh dokumen referensi dari sekumpulan gambar file rahasia yang diunggah di Discord pada bulan Februari dan Maret.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri Mesir, Ahmed Abu Zeid, menegaskan posisi Mesir yang tidak terlibat dalam krisis ini dan berkomitmen untuk menjaga jarak yang sama dengan kedua belah pihak, sambil menegaskan dukungan Mesir terhadap aturan internasional yang berlaku.

"Kami terus mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan permusuhan dan mencapai solusi politik melalui negosiasi," kata Abu Zeid.

Di sisi lain, direktur kebijakan luar negeri AS di Open Society Foundations, Sarah Margon, mengatakan bahwa jika dokumen ini benar, pasokan roket dari Kairo ke Moskow merupakan sesuatu yang di luar batas, terutama untuk sekutu AS yang seolah-olah dekat.

Pemerintahan Presiden Joe Biden sendiri makin terganggu oleh penindasan otoritas Mesir terhadap masyarakat sipil saat negara itu mengarungi krisis ekonomi yang makin intens.

Pada September, AS mengatakan akan menahan sebagian dari pembayaran keamanan tahunannya yang lebih dari US$ 1,3 miliar (Rp 19 triliun) ke Mesir, mengutip catatan hak asasi manusia Kairo yang buruk.(sumber: cnbcindonesia.com)