Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengumumkan pemecatan semua kepala pusat perekrutan militer regional Ukraina setelah para pejabat tersebut dituduh menerima suap dari mereka yang berusaha menghindari garis depan.

Pada saat tentara negara membutuhkan rekrutan baru, presiden Ukraina kecewa karena ada orang-orang yang ingin menghindari wajib militer sementara dengan menyerahkan uang kepada pejabat militer, ketika masyarakat lain menderita. Ia menilai hal itu sebagai bentuk pengkhianatan.

"Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan," katanya dalam sebuah pernyataan video, dilansir dari The Guardian, Sabtu (12/8/2023).

"Sebaliknya, tentara yang sudah berpengalaman di garis depan atau yang tidak bisa berada di parit karena kehilangan kesehatan, kehilangan anggota tubuh, tetapi tetap menjaga harga diri dan tidak memiliki sinisme, adalah orang-orang yang dapat dipercayakan dengan sistem perekrutan ini," lanjutnya

Zelensky, yang terpilih pada 2019 berjanji akan memberantas korupsi yang mewabah di negara itu, dalam beberapa bulan terakhir berupaya menantang praktik semacam itu secara pribadi dan publik.

Pada Januari, dia memberhentikan seorang menteri, Vasyl Lozynsky dan beberapa orang terdekatnya yang dituduh melakukan penggelapan, mereka pun meninggalkan pemerintahan.

Pekan lalu dia juga mengecam "praktik pemberontakan" dari beberapa orang yang terlibat dalam perekrutan militer setelah seorang pejabat di wilayah selatan Odesa secara misterius diketahui telah memperoleh US$ 5 juta dalam bentuk tabungan dan sebuah properti di Spanyol.

Ada 112 proses pidana yang sedang berlangsung terhadap pejabat kantor pendaftaran militer. Zelensky mengatakan ada bukti bahwa beberapa mengambil suap dalam bentuk uang tunai, sedangkan beberapa lainnya mengambil cryptocurrency.

"Pengayaan ilegal, legalisasi dana yang diperoleh secara ilegal, manfaat ilegal, pemindahan ilegal orang yang bertanggung jawab atas dinas militer melintasi perbatasan."

Panglima Tertinggi Ukraina, Jenderal Valerii Zaluzhnyi, telah diperintahkan oleh Zelensky untuk mempekerjakan kepala baru pusat perekrutan teritorial, dengan proses pemeriksaan dari dinas keamanan.

"Setiap 'komisaris militer' yang tunduk pada proses pidana akan dimintai pertanggungjawaban," kata Zelensky.

Namun, Zelensky tidak menyebutkan kasus dugaan korupsi lebih lanjut yang dilaporkan di media Ukraina yang melibatkan kementerian pertahanan.

Menurut dokumen yang dilihat oleh situs berita investigasi ZN.ua, kementerian pertahanan membayar lebih untuk perlengkapan musim panas yang dibeli dari Turki sebagai mantel untuk pasukan militer.

Dikatakan bahwa total 4.900 jaket yang seharusnya berharga US$ 142.000 dibeli dengan harga US$ 421.000. Selisih antara kedua harga tersebut dikatakan tetap ada pada perusahaan Turki yang memasok barang-barang milik seorang Ukraina dari kota selatan Zaporizhzhia.

Kementerian pertahanan membantah membayar lebih untuk pakaian itu. Pada bulan Juni, penyelidikan telah diluncurkan oleh dinas keamanan Ukraina terhadap Vyacheslav Shapovalov, mantan wakil menteri pertahanan, dan Bohdan Khmelnytskyi, mantan kepala departemen pengadaan negara di kementerian pertahanan, dalam pembelian pakaian musim dingin berkualitas rendah dari luar negeri.

Tidak jelas apakah kedua kasus tersebut terhubung. Yang pasti, Shapovalov dan Khmelnytskyi membantah melakukan kesalahan.

Skandal korupsi telah muncul ketika pasukan Ukraina berada di bawah tekanan yang meningkat dari kemajuan Rusia di timur wilayah Kharkiv, di timur laut negara itu.(sumber: cnbcindonesia.com)