Pemprov Bali menghadapi ancaman serius terkait defisit anggaran, yang mencapai Rp 1,9 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023. 

Defisit ini memicu berbagai langkah efisiensi dan peninjauan kembali anggaran, dengan proyek-proyek prestisius sebagai salah satu faktor penyebabnya.

Berdasarkan analisis, pelaksanaan proyek besar, seperti pembangunan Menara Turyapada di Desa Pegayaman, Buleleng, yang menghabiskan dana hingga Rp 311 miliar, menjadi sorotan. Dari total tersebut, hanya Rp207 miliar yang dialokasikan dalam APBD, sementara sisanya harus menunggu alokasi tahun 2024. Keputusan untuk melanjutkan proyek meskipun dalam situasi keuangan yang tidak mendukung menambah beban anggaran.

Harapan Pemprov Bali untuk menutup defisit dengan pendapatan dari Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB) dan kerjasama pemanfaatan lahan di Nusa Dua dengan PT. Narendra Interpacific Indonesia juga tidak membuahkan hasil. Target pendapatan sebesar Rp 650 miliar dari PKB dan Rp 560 miliar dari kerjasama lahan gagal terwujud, memperburuk kondisi keuangan daerah.

Wakil Ketua DPRD Bali, Nyoman Sugawa Korry, menilai bahwa investasi pemerintah dalam proyek-proyek besar harus disertai dengan perencanaan pendapatan yang matang. "Keterlambatan pencapaian target pendapatan telah memberikan kontribusi besar terhadap defisit ini," ujarnya.

Dampak defisit anggaran ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Banyak program penting di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang harus ditunda atau dibatalkan. Di sektor pendidikan, beberapa sekolah, termasuk SMAN 3 Seraya, mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas yang memadai bagi siswa, berpotensi merugikan generasi muda Bali.

Menanggapi kondisi ini, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, mengakui perlunya pengelolaan anggaran yang lebih cermat. "Efisiensi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," ungkapnya.

Langkah-langkah yang diambil Pemprov Bali termasuk mengurangi kegiatan rutin yang tidak esensial dan mengevaluasi proyek-proyek yang sedang berjalan. Selain itu, perencanaan anggaran yang lebih baik dan kerjasama dengan sektor swasta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang.

Dengan kondisi keuangan yang belum stabil, Pemprov Bali perlu berkomitmen untuk melaksanakan langkah-langkah yang lebih proaktif dan strategis agar dapat menghindari defisit serupa di masa depan, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.