Calon bupati (cabup) Badung nomor urut dua, I Wayan Adi Arnawa mempertanyakan rencana cabup nomor urut satu, I Wayan Suyasa memberikan insentif kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) minimal setara dengan yang didapatkan aparatur sipil negara (ASN). 

Suyasa beranggapan kebijakan itu bisa dilakukan lantaran Badung punya pendapatan besar, sedangkan Adi Arnawa menyebut ketentuan itu melanggar undang-undang. 

Wayan Suyasa menjelaskan, selama ini beban kerja para PPPK Badung juga sama berat dengan para ASN. Kata dia, jika ASN mendapat hak pensiun, para PPPK minimal diberikan uang tambahan yang sama demi penyetaraan.

"Kepentingan kami maka (PPPK) akan diberikan insentif dengan golongan yang sama, atau minimal tidak jauh beda dengan ASN. Misalnya ASN dapat Rp 7 juta insentif, dan PPPK minimal sama dapat insentif yang sama untuk menunjang kinerja mereka," kata Suyasa saat sesi tanya jawab antarpaslon debat ketiga Pilbup Badung 2024, Jumat, (22/11/2024). 

Sementara itu, Adi Arnawa menyebut ketentuan itu tentu melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Salah satunya mengatur batas belanja pemerintah. 

Adi Arnawa menjelaskan, dalam aturan itu, batas tertinggi belanja pemerintah yakni sebesar 30 persen. 

Adi Arnawa yang juga eks Sekda Badung menyebut kebutuhan belanja untuk ASN saja sebesar 26 persen, dan itu belum termasuk untuk PPPK. 

"Kalau insentif PPPK ditambah, itu menjadi 39 persen dan itu melanggar Undang-Undang. Oleh karena itu, Bapak jangan mudah menyatakan, berjanji untuk menyatakan penyetaraan itu. Bapak tidak tahu regulasi apa yang harus dilakukan," paparnya.

Dirinya menyebutkan, memberikan peningkatan pendapatan kepada PPPK memang akan mendorong kinerja mereka. Namun dia menyadari rencana itu masih terhalang dengan peraturan perundang-undangan.

"Prinsip kami bukan tidak menaikkan insentif tapi kami mendorong pegawai kontrak menjadi PPPK walaupun harusnya bisa dilakukan bertahap. Tapi pertimbangan kami status pegawai kontrak mejadi PPPK dan penambahan insentif, kami akan lakukan bertahap seiring naiknya PAD," papar Adi.

Selanjutnya Wayan Suyasa lantas menyinggung banyaknya tenaga kontrak yang direkrut di masa pemerintahan bupati I Nyoman Giri Prasta, yang mana saat itu Adi Arnawa menjabat sebagai Sekda Badung. 

Banyaknya perekrutan tenaga kontrak juga menjadi beban bagi APBD sehingga hal itu juga menghambat rencana memberikan insentif PPPK. 

"Tentu semua itu bagian dari apa yang bapak lakukan dulu. Terlalu banyak merekrut tenaga kontrak sehingga membebani APBD. Prinsip kami daripada APBD kita jor-joran ke kabupaten lain, lebih baik konsentrasi untuk krama Badung, termasuk ASN dan PPPK Badung," papar Suyasa. 

Pilbup Badung 2024 diikuti dua kontestan. Adapun paslon nomor urut satu yakni I Wayan Suyasa dan I Putu Alit Yandinata (Suyadinata). Paslon ini diusung Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan PSI. 

Calon bupati Wayan Suyasa adalah politikus Golkar yang kini masih menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Badung. Suyasa sempat dipasang sebagai Wakil Ketua DPRD Badung pada periode 2019-2024 dan memilih tidak ikut Pileg 2024 karena fokus maju Pilbup Badung. 

Sedangkan pasangannya, Alit Yandinata adalah eks politikus PDIP yang pada periode 2024-2029 terpilih sebagai anggota DPRD Badung untuk keempat kalinya. Alit pun mundur dari DPRD untuk ikut Pilkada Badung dan pilih loncat pagar ke Partai Gerindra. 

Kemudian paslon nomor urut dua yakni I Wayan Adi Arnawa-I Bagus Alit Sucipta (Adi Cipta). Paslon ini diusung PDIP, serta Demokrat, PBB, Perindo, dan Partai Gelora.