Kabupaten Tabanan mencatat ratusan kepala keluarga (KK) masuk daftar kemiskinan ekstrem. 

Data ini diperoleh dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pusat pada bulan Oktober 2022 lalu, tercatat sebanyak 341 kepala keluarga masuk daftar data kemiskinan ekstrem.

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Tabanan I Gede Urip Gunawan, menyebutkan ratusan KK yang masuk daftar kemiskinan ekstrem ini setelah dilakukan verifikasi dan valiadasi data oleh tim penanggulan kemiskinan di Tabanan. 

"Kami menerima data kemiskinan dengan berbagai indokator terbagi pada desil-desil. Desil 1 itu sangat miskin (ekstrem), desil 2 miskin dan desil 3 hampir miskin. Data awalnya, angka kemiskinan mencapai 5.541 KK di Tabanan. Namun, karena pihaknya konsentrasi penuh pada data kemiskinan ekstrem yakni desil 1," jelasnya.

Khusus Tabanan sendiri sebagian besar dari 14 indikator itu tidak ada yang memenuhi syarat dan karateristik masyarakat serta wilayah Tabanan. 

“Sehingga setelah kami berkoordinasi dengan Kemenko PMK tentang hal tersebut. Kemenko PMK memberikan indikator tambahan baru untuk kemiskinan ekstrem yakni menyangkut karakteristik wilayah,” lanjutnya. 

Setelah pihaknya lakukan verifikasi validasi data kembali dari 4.387 KK angka kemiskinan itu. Berhasil terverifikasi data kemiskinan ekstrem sementara di Tabanan sebanyak 341 KK. Adapun rinciannya, 168 KK dari data awal yang diberikan Kemenko PMK dan 173 KK dari data tambahan didapat dari masing-masing desa di Tabanan.

Meski sudah ditemukan angka tersebut, namu Urip menyebutkan pihaknya masih melakukan krocek lagi data tersebut. “Nah data kemiskinan ekstrem terakhir kami target tuntas sampai Senin mendatang (11/5). Yang 341 KK kemiskinan ekstrem kami akan validasi datanya kembali,” paparnya.

Lantas apa upaya Pemkab Tabanan untuk ,engatasinkemiskinan ini, Urip menyebutkan pihaknya akan melakukan beberapa upaya, mulai memaksimalkan peran OPD yang ada di lingkungan Pemkab Tabanan, mulai dari Dinas PUPRPKP untuk mengatasi permasalah perumahan warga miskin, Dinas Pendidikan, Dinas tenaga kerja hingga Dinas Kesehatan untuk penanganan stunting. 

Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan pihak ketiga, seperti peeusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Tabanan melalui program CSR yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. 

"Diharapkan dengan adanya kolaborasi ini, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Tabanan bisa ditangani dengan maksimal," tambahnya.