Wilayah Transnistria di Moldova menjadi sorotan usai meminta pertolongan perlindungan terhadap Rusia.

Rusia mengisyaratkan mungkin akan melancarkan "operasi militer" ke Moldova. Rencana ini muncul usai otoritas Transnistria meminta pertolongan ke Kremlin.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pihak berwenang di Transnistria meminta Kremlin membantu perekonomian dan menahan tekanan dari Moldova.

Otoritas Transnistria memang berkai-kali menyatakan ingin bergabung dengan Rusia. Pada 2006, kongres di wilayah ini meloloskan referendum agar bergabung dengan Negeri Beruang Merah, demikian dikutip CNN.

Hasil kongres 2006 menyebutkan sebanyak 97,2 persen mendukung referendum dan Transnistria bersatu dengan Rusia.

Lalu pada 2014, ketua parlemen Transnistria juga menulis surat untuk Kremlin soal kemungkinan mereka bergabung dengan Rusia. Permintaan ini belum dikonfirmasi.

Lalu, apa alasan Transnistria ingin bergabung dengan Rusia?

Sejak bertahun-tahun lalu, pihak berwenang Transnistria kerap mengklaim merasa terancam dengan tindakan pemerintah Moldova.

Pada Mei 2023, Transnistria telah meminta bantuan Rusia untuk melawan dugaan peningkatan ancaman Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan mengklaim risiko terorisme.

Perwakilan Transnistria di Moskow, Leonid Manakov, juga meminta Rusia meningkatkan jumlah pasukan "penjaga perdamaian" di wilayah tersebut.

Rusia selama ini mengerahkan personel yang disebut pasukan penjagaan perdamaian ke Transnistria. Hingga kini jumlah personel Negeri Beruang Merah di sana mencapai 1.500.

Kemudian pada Januari 2024, Presiden Transnistria Vadim Krasnoselskaya juga mengklaim ancaman terhadap wilayah itu kian meningkat.

Peningkatan ancaman itu, lanjut dia, terbukti dari jumlah anggaran militer yang bertambah, latihan bersama NATO, hingga pasokan senjata dari negara-negara Eropa lain.

Lalu pada 21 Februari, pemerintah Transnistria secara tak terduga mengumumkan kondisi di wilayah itu "telah memburuk sejak 1 Januari 2024."

Pihak berwenang Transnistria menuding pemerintah Moldova "menghancurkan" perekonomian dan pihak tertentu "melakukan tekanan politik dan ekonomi" di wilayah tersebut, demikian menurut Institute Study of War (ISW).

Kondisi itu, lanjut mereka, memperburuk situasi terhadap populasi Transnistria yang rentan secara sosial.

Otoritas Transnistria lalu memutuskan menggelar Kongres Deputri sekitar akhir Februari.

Salah satu aktivis oposisi Transnistria mengatakan forum itu akan meminta Federasi Rusia mencaplok wilayah tersebut pada 28 Februari.

Rencana itu tepat sehari sebelum Presiden Vladimir Putin menyampaikan pidato kenegaraan tahunan yang akan berlangsung pada 29 Februari.

Aktivis tersebut juga menilai Putin bisa menggunakan pidato tersebut untuk menanggapi hasil Kongres Deputi Transnistrian.

Namun, hasil kongres tak menyertakan referendum atau aneksasi.

Kongres hanya mengeluarkan resolusi yang meminta Rusia memberi "perlindungan" yang lebih besar ke 220.000 warga negara Rusia di Transnistria.

Transnistria, lanjut resolusi itu, akan terus memperjuangkan identitas mereka, hak-hak, dan kepentingan masyarakat di wilayah tersebut.

"Dan tidak akan menyerah dalam melindungi mereka, meskipun ada pemerasan atau tekanan dari luar," demikian resolusi itu.

Rusia sementara itu, menyatakan melindungi kepentingan penduduk Transnistria "adalah salah satu prioritas" mereka.

Transnistria merupakan wilayah yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Mereka juga masih mendapat bantuan dari Negeri Beruang Merah.(sumber: cnnindonesia.com)