Warga Bulgaria melangsungkan pemungutan suara sebagai proses pemilihan umum (pemilu) pada Minggu (24/3). Pemilu ini merupakan yang kelima kalinya digelar di Bulgaria dalam dua tahun terakhir.

Tempat-tempat pemungutan suara dibuka pada pukul 7 pagi waktu setempat. Pemungutan suara akan ditutup pada pukul 8 malam waktu setempat.

Berkali-kali pemilu digelar di Bulgaria ini terjadi akibat perpecahan warga terkait perang di Ukraina. Invasi Rusia ke Ukraina memperkeruh krisis politik yang telah melanda Bulgaria sejak 2020 lalu.

Melansir AFP, negara berpenduduk 6,5 juta jiwa ini adalah anggota Uni Eropa dan Nato. Namun secara historis dan budaya, Bulgaria lebih dekat dengan Rusia.

Tuntutan untuk pemilu muncul pada 2020 lalu saat ada demonstrasi besar-besaran anti-korupsi melanda Bulgaria. Berharapan dengan harapan para pengunjuk rasa, demokrasi justru memicu tuntutan dilakukannya pemilu sebagai upaya pembersihan layanan publik dari korupsi.

Perdana Menteri Boyko Borisov yang menjabat selama satu dekade dinodai oleh tuduhan korupsi yang menyebabkan kehilangan kekuasaannya pada 2021. Namun, partai-partai politik di negara itu kesulitan membentuk koalisi yang stabil, yang menyebabkan parlemen terpecah belah.

Dalam jajak pendapat terbaru, Partai GERB Borisov tampaknya bersaing ketat dengan partai reformis We Continue the Change (PP) yang dipimpin oleh Kiril Petkov. Ia sempat menjabat sebagai perdana menteri pada 2022.

Keduanya memiliki sekitar 25 persen dukungan. Kali ini, PP telah bergabung dengan koalisi kecil sayap kanan yang disebut Democratic Bulgaria.

"Kami menemukan pola yang sama seperti di negara-negara Eropa tengah lainnya. Mantan pemimpin yang bertahan dan partai-partai lain yang menolak untuk bersekutu dengannya, tanpa memiliki banyak kesamaan," kata Lukas Macek, peneliti di Jacques Delors Institute untuk Eropa Tengah dan Timur.

Pengaruh pro-Rusia

Sejumlah pihak menduga proses digelarnya pemilu kelima dalam dua tahun ini juga dipengaruhi oleh politik Kremlin terhadap parlemen Bulgaria.

"Saya khawatir akan pengaruh partai-partai pro-Rusia di parlemen berikutnya," kata Ognian Peychev, seorang insinyur (60) dalam sebuah protes menentang perang di Ukraina baru-baru ini.

Berdasarkan hasil jajak pendapat, Partai ultra-nasionalis Vazrazhdane diperkirakan akan memperoleh sekitar 13 persen suara, naik dari awalnya hanya 10 persen suara pada pemilu Oktober lalu.

Partai Sosialis BSP, penerus Partai Komunis Bulgaria, juga berpihak pada Moskow dan menolak pengiriman senjata ke pasukan Ukraina.

Banyak orang di Bulgaria masih melihat ke timur, menghormati Rusia sebagai negara yang mengakhiri lima abad kekuasaan Ottoman pada tahun 1878.

"Saya lebih suka tak ada pemerintahan dan [Presiden Rumen] Radev tetap berkuasa," ujar salah seorang warga Mariana Valkova (62).

Radev yang pro-Rusia telah menunjuk kabinet sementara di tengah serangkaian pemilu yang tak kunjung usai, mengecam Petkov, dan sekutunya sebagai 'penjaja perang'.(sumber: cnnindonesia.com)