Memasuki hari ke-76 kebrutalan agresi Israel atas Palestina, jumlah korban tewas di Jalur Gaza tembus hingga 20.000 orang.

Menurut otoritas kesehatan di Jalur Gaza, dari total korban tewas 8.000 di antaranya adalah anak anak dan 6.200 perempuan.

Sejak gencatan senjata selama tujuh hari berhenti pada 1 Desember lalu, agresi pasukan Zionis di Gaza disebut kian intensif daripada invasi darat yang dilakukan sebelumnya di wilayah utara Gaza.

Pada Rabu (20/12) kemarin menurut laporan Al Jazeera, serangan udara Israel kembali berlanjut dan menewaskan 46 orang serta melukai puluhan orang lainnya di kamp pengungsi Jabalia di Gaza utara.

Di Rafah yang berada di wilayah selatan Gaza, serangan udara Israel juga menghantam sebuah gedung dekat rumah sakit dan menewaskan 10 orang. Di wilayah ini, puluhan ribu warga Palestina mengungsi karena pengusiran pasukan Israel.

"Semakin banyak serangan udara, semakin banyak korban yang berjatuhan akibat perluasan operasi militer Israel, yang seharusnya menjadi zona aman di mana mayoritas warga Gaza didesak untuk mengungsi," kata jurnalis Al Jazeera di Rafah, Tareq Abu Azzoum.

Resolusi DK PBB Mandek

Di tengah jumlah korban jiwa yang terus bertambah, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) kembali menunda pemungutan suara soal gencatan senjata hingga tiga kali dalam pekan ini.

Voting yang semula dijadwalkan pada Senin (18/12), ditunda tiga kali hingga rencananya bakal digelar pada Kamis (21/12).

"Semua orang ingin melihat resolusi yang mempunyai dampak dan dapat diterapkan di lapangan, dan ada beberapa diskusi yang sedang berlangsung mengenai bagaimana mewujudkannya," kata utusan Uni Emirat Arab untuk PBB, Lana Nusseibeh, selaku negara yang merancang resolusi tersebut.

Sebelumnya dilansir dari CNN, penundaan ini disebut menjadi tanda bahwa Amerika Serikat sebagai anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto, ragu untuk menandatangani resolusi soal agresi Israel atas Palestina.

Amerika Serikat enggan menandatangani resolusi yang menyerukan "penghentian permusuhan" di Gaza.

Amerika Serikat masih enggan menandatangani resolusi itu, lantaran tidak menyebut kelompok Hamas yang melakukan serangan awal ke Israel pada 7 Oktober lalu.

"Kami masih membahas modalitas resolusi tersebut," kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.

"Penting bagi kami agar seluruh dunia memahami apa yang dipertaruhkan di sini dan apa yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober, dan bagaimana Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri terhadap ancaman-ancaman tersebut," tambah Kirby.(sumber: cnnindonesia.com)