Warga negara Malaysia yang menjadi korban sindikat penipuan penawaran kerja di luar negeri berhasil diselamatkan. Total sebanyak 261 warga Malaysia yang menjadi korban dan 171 di antaranya berhasil dipulangkan ke negaranya.

Melalui pernyataan resmi melalui akun resmi media sosial, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan bahwa sebanyak 13 warga Malaysia yang merupakan korban kejahatan sindikat penipuan penawaran kerja di Kamboja berhasil dipulangkan pada Jumat (30/9/2022), dengan pesawat komersial.

Sebanyak 261 korban telah diselamatkan. Total 171 orang, termasuk 13 yang terbaru telah dipulangkan ke Malaysia.

Sementara itu, sekitar 90 warga Malaysia saat ini masih menunggu repatriasi.

Komite khusus telah yang terdiri dari 9 kementerian dan lembaga telah dibentuk oleh pemerintah Malaysia, mulai dari Departemen Perdana Menteri (JPM), Departemen Kejaksaan Agung (AGC), Kementerian Dalam Negeri (KDN), Kepolisian Kerajaan Malaysia (PDRM), Departemen Imigrasi Malaysia (JIM), Kementerian Komunikasi dan Multimedia (K-Kom), Kementerian Sumber Daya Manusia (KSM), Kementerian Pemuda dan Olahraga (KBS) dan Komisi Komunikasi dan Multimedia (SKMM) untuk menangani isu sindikat penipuan penawaran kerja tersebut.

Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan dengan kepala perwakilan negara-negara terkait pada Jumat (30/9) untuk penanganan isu tersebut. Pertemuan itu bertujuan menginformasikan sikap Pemerintah Malaysia yang peduli dan memandang serius permasalahan itu.

Selain itu, ia mengatakan pertemuan tersebut merupakan upaya berkelanjutan pemerintah untuk mendapatkan kerja sama negara-negara yang terlibat dalam mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan warga negara mereka yang menjadi korban kejahatan dari sindikat penipuan penawaran kerja.

Menurut dia, masing-masing kepala delegasi asing telah menyatakan komitmen pemerintah mereka untuk menjalin kerja sama yang erat dalam menangani persoalan itu. Pada saat yang sama Kepala Perwakilan Malaysia di Kamboja, Laos, Myanmar dan Thailand diminta untuk terus bekerja menyelesaikan masalah itu dengan cepat dan tuntas.

Dengan PDRM, KLN mengupayakan kerja sama lebih erat dengan pemerintah negara-negara di mana warga negara mereka menjadi korban penipuan. Sedangkan dengan K-Kom akan ada rencana komunikasi yang lebih komprehensif untuk memberi paparan dan kesadaran pada publik dan kelompok sasaran agar tidak mudah tertipu dan terjebak oleh sindikat tersebut. [ANTARA]