Ketua Eksekutif LSM Gema Nusantara (Genus) mengajak seluruh pihak di Buleleng untuk duduk bersama dan membahas permasalahan yang terjadi termasuk menunggu ketegasan pemerintah pusat agar mengumumkan pembatalan secara resmi sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda.

Berkaitan dengan pernyataan Megawati soal penolakan Bandara Bali Utara, Anton mengajak untuk sama-sama memahami dari perspektif ibu dan anak, lantaran menyangkut hal formil karena rencana program bandara dari Negara termasuk sumber pembiayaan untuk melakukan kajian menggunakan uang Negara.

“Karena itu untuk menarik program bandara (Bali Utara) memerlukan tahapan tidak bisa dicabut begitu saja. Uang Negara yang sudah dikeluarkan untuk melakukan kajian siapa yang bertanggungjawab?. Para pejabat yang petantang petenteng ikut rapat menggunakan uang rakyat,” beber Ketua Badan Eksekutif LSM Gema Nusantara, Selasa 17 Januari 2023 di Singaraja.

Antonius Kiabeni menegaskan, dalam menyikapi rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah melakukan koordinasi secara intens ke pemerintah pusat terlebih Kementrian ATR/BPN dengan maksud agar rencana pembangunan bandara itu tidak melenceng dari ketentuan. 

”Dari Menteri ATR/BPN tertanggal 22 Desember 2022 kami terima surat dan siapapun tidak setuju jika bandara yang dibangun menggunakan hutan lindung, kawasan konservasi sebagai lokasi, termasuk ibu (Megawati),” beber Anton.

Disebutkan Antonius Sanjaya Kiabeni, kawasan konservasi tidak bisa dimanfaatkan, sehingga kajian dari LSM Genus telah ditanggapi langsung oleh Menteri ATR/BPN yang menyatakan agar rencana pembangunan bandara selain berlokasi di Desa/Kecamatan Kubutambahan agar disesuaikan dengan peraturan dan perundang-undangan. 

”Di titik itu kami sepakat. Jangan heran kalau ibu (Megawati) marah karena banyak input yang tidak dikaji dengan baik,” ungkapnya.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, lokasi Bandara Bali Utara berlokasi di Kubutambahan cukup ideal. Terlebih Menteri Perhubungan sudah melakukan kajian di tempat itu termasuk menentukan titik koordinat, bahkan semua penentuan itu hingga kini belum dicabut. 

“Penetapan titik koordinat belum dicabut, semua dokumen dan fakta-fakta ter up date dengan baik. Kalau pemerintah mau cabut ataupun dibatalkan umumkan,” tegas Anthon.