Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken mengatakan Israel kekurangan 'rencana kredibel' untuk menjamin keselamatan setidaknya 1,4 juta warga sipil di Rafah.

Hal itu menyikapi langkah Israel menggempur Rafah--rumah dari jutaan pengungsi Palestina di Gaza selatan--untuk mengikis habis milisi Hamas.

"Israel berada dalam jalur yang berpotensi mewarisi pemberontakan dengan banyaknya pejuang bersenjata Hamas yang tersisa, atau jika Israel meninggalkan kekosongan yang diisi oleh kekacauan, diisi oleh anarki dan mungkin diisi ulang oleh Hamas," kata Blinken dalam acara Meet the Press NBC, seperti dikutip dari Reuters, Senin (13/5) dini hari WIB.

Blinken merujuk pada fakta bahwa milisi Hamas selalu bisa kembali menguat di wilayah Gaza utara--yang selalu diklaim Israel telah dibersihkan. Dan, sambungnya, serangan Israel terhadap Rafah berisiko 'menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil' tanpa mengakhiri kehadiran Hamas di sana.

NBC dan CBS News menyiarkan wawancara dengan Blinken yang didominasi terkait keputusan Presiden AS Joe Biden untuk menghentikan pengiriman bom ke Israel, karena khawatir atas banyaknya korban sipil di Rafah. Selain itu, Biden pun menerangkan laporan Kemenlu AS yang menyatakan penggunaan senjata pasokan dari Negara Paman SAM itu kemungkinan telah digunakan Israel melanggar hukum internasional.

Sebelumnya, dalam pernyataan Gedung Putih, Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan mengungkapkan 'keprihatinan lama' Biden atas serangan besar-besaran Israel di Rafah. Hal itu diungkap Sullivan saat melakukan perbincangan telepon dengan Kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Tzachi Hanegbi, Minggu (12/5).

Sullivan membahas tindakan alternatif untuk memastikan kekalahan Hamas di mana pun di Gaza, dan Hanegbi menegaskan Israel mempertimbangkan kekhawatiran AS. Namun, tak ada keterangan mendetail lebih lanjut terkait perbincangan tersebut.

Militer Israel di Gaza utara dan Rafah

Sementara itu, pejabat kesehatan Palestina menyatakan Israel telah mengirim kembali tank-tank ke wilayah Gaza utara yakni Jabalia pada Minggu dini hari lalu setelah gempuran hebat yang menewaskan setidaknya 19 orang.

Jabalia adalah tempat pengungsian terbesar di Gaza, dan setidaknya semula ada lebih 100 ribu warga Palestina tinggal di sana sejak perang 1948 silam yang mengawali pendirian negara Israel.

Itu adalah kali pertama, militer Israel dengan kekuatan tank masuk lebih dalam ke wilayah Jabalia.

"Mereka mengebom di mana saja, termasuk di dekat sekolah dan rumah-rumah warga. Mereka kini kehilangan rumah," ujar salah satu warga di Jabalia, Saed (45) via aplikasi pesan kepada Reuters.

"Perang dimulai kembali, inilah situasi di Jabalia sekarang," imbuhnya.

Layanan internet di Gaza sudah kembali berjalan normal, semenjak sempat diputus selama beberapa jam setelah agresi Israel.

Miilter Israel (Israel Defense Forces/IDF) mengklaim operasi di Jabalia itu dilakukan untuk mencegah kelompok milisi Hamas membangun kembali kekuatan mereka di sana.

"Kami mengidentifikasi dalam beberapa pekan terakhir ada upaya dari Hamas untuk merehabilitasi kapabilitas militernya di Jabalia. Kami beroperasi di sana untuk mengeliminasi upaya-upaya tersebut," kata Jubir IDF Daniel Hagari.

Hagari juga mengaku operasi pasukan Israel di distrik Zeitoun, Gaza, telah menewaskan 30 milisi Palestina.

Selain itu, militer Israel juga menyatakan telah membuka salah satu pintu perbatasan di Rafah yakni Erez Barat untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dengan koordinasi Amerika Serikat.

Kementerian Kesehatan Palestina yang dikelola Hamas menyatakan setidaknya 35 ribu warga telah tewas dalam agresi Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 lalu. Sementar itu di kubu Israel mengklaim ada 620 tentaranya yang tewas selama operasi merespons serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. (sumber: cnnindonesia.com)