Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menyiapkan sejumlah anggaran untuk bantuan subsidi penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Untuk mengatasi kenaikan harga bahan pangan akibat dari penyesuaian harga BBM, Pemerintah Pusat saat ini mulai menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. 

Selain BLT dari Kemensos yang menyasar keluarga penerima manfaat (KPM) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja, Pemerintah daerah juga diharapkan memberikan dukungan melalui Dana Transfer Umum (DTU) untuk subsidi sektor transportasi. Sebanyak dua persen dari DTU dialokasikan untuk membantu masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan, supir angkutan umum, dan ojek.

Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng Gede Suyasa usai memimpin rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Buleleng di ruang rapat lobi kantor Bupati Buleleng, Senin (12/09) mengatakan masing-masing daerah diharapkan melakukan pergeseran anggaran sesuai dengan SE Mendagri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022. Yang peruntukannya lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). “Ada dua persen untuk Buleleng di Dana Transfer Umum (DTU) Triwulan IV. Besarannya itu kurang lebih Rp4.5 miliar. Target penerimanya sudah dirancang dan kami masih mendata itu,” ungkapnya.

Sekda Suyasa menjelaskan bantuan tersebut akan segera diberikan kepada masyarakat dengan kategori nelayan, supir angkutan, dan ojek. Namun untuk menjaga akuntabilitas pemerintah maka harus dibuatkan kebijakan melalui peraturan Bupati. Yang selanjutnya bisa dimasukkan dalam anggaran. 

“Karena kita berusaha agar tidak ada yang dapat dobel. Siapa yang dapat BLT BBM, misalkan angkutan transportasinya sudah dapat maka tidak bisa lagi diberi bantuan lain. Pokoknya kita berusaha secepatnya sambil mengikuti irama perubahan kemudian juga harus benar secara regulasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kabupaten Buleleng sampai minggu ini berada di -0,02 deflasi. Ini karena upaya pemerintah daerah melakukan intervensi harga bahan pangan lewat Perumda Swatantra dan Perumda Pasar Arga Nayottama. Upaya berlanjut dua perusahaan umum daerah tersebut mengambil bahan pangan dari petani kemudian menjual dengan harga yang lebih murah dari harga pasar mampu menstabilkan harga beberapa bahan pokok seperti beras dan cabai. 

“Kita berharap bisa deflasi terus sampai akhir tahun sehingga angka inflasi kita mencapai target. Secara umum inflasi kita masih dalam batas yang sangat toleran tapi tentu ancamanya tinggi karena kenaikan BBM. Ini yang harus kita antisipasi. Kerja keras diharapkan Presiden Jokowi untuk memantau perkembangan dan melakukan intervensi kepada hal-hal yang menyebabkan inflasi tersebut,”ucapnya.