Program Jembrana Satu Data Dari Desa (JSDDD) menjadi objek kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat ke Pemerintah Kabupaten Jembrana. 

Rombongan diterima oleh Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Yasa mewakili Bupati Jembrana, Rabu (7/12/2022) di ruang rapat lantai 3 Kantor Bupati Jembrana.

Kepala Bidang PPID Bapeda Litbang Kabupaten Kubu Raya yang juga selaku ketua rombongan, Feri Setioko mengatakan dipilihnya Jembrana sebagai tujuan kunjungan kerjanya karena keberhasilan kabupaten Jembrana dalam mengembangkan inovasi terutama dalam pengelolaan Satu Data Daerah.

"Kami melihat Kabupaten Jembrana adalah daerah yang sangat inovatif, dan kami juga harus belajar praktik dari penyelenggaraan inovasi maupun satu data di daerah. Kami melihat Kabupaten Jembrana didalam mengelola Satu Data Indonesia juga mendapat penghargaan dan atensi di tingkat nasional. Kami juga ingin melihat seperti apa penyelenggaraan satu data sehingga praktek-praktek baik di Kabupaten Jembrana juga bisa kami terapkan," ujarnya.

Sambung Feri, Pemkab Kubu Raya juga telah mulai bergerak dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Namun untuk kesempurnaan hal tersebut, pihaknya perlu belajar lebih banyak dari daerah yang telah berhasil mengembangkan program satu data.

"Kami mulai tahun lalu mengembangkan infrastruktur informasi, saat ini kami juga mengembangkan bagaimana satu data bisa terintegrasi dengan baik. Kami melihat Kabupaten Jembrana merupakan daerah yang potensial mengembangan satu data yang bergerak dari desa, dan tentunya kami ingin melihat seperti apa dan bagaimana kiat-kiatnya bisa menggerakkan data dari desa," ucap Feri.

Selain itu, pihaknya juga ingin melihat pengelolaan pariwisata di kabupaten Jembrana. Pihaknya menilai kondisi wilayah di Kubu Raya tidak jauh berbeda dengan di Jembrana sehingga memungkinkan untuk dikembangkan sebagai objek wisata.

"Kami juga memanfaatkan waktu melihat bagaimana pengembangan wisata di Jembrana, kabupaten kami secara geografis tidak diberkahi sebagus pariwisata di Bali. Kami juga punya potensi-potensi wilayah seperti garis pantai dan secara karakteristik yang hampir sama dengan kabupaten Jembrana. Kami juga ingin belajar banyak hal terkait dengan pengembangan objek wisata," tuturnya.

Sementara, Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana I Made Yasa menjelaskan tentang latarbelakang dilaksanakan program Jembrana Satu Data Dari Desa. Dikatakannya, JSDDD sebagai jawaban dalam melaksanakan perencanaan daerah agar bisa terarah dan tetap sasaran.

"Bergerak dari data yang berbeda-beda sehingga perencanaan kurang maksimal, kami bercita-cita bagaimana ragam data yang banyak ini bisa kita satukan menjadi satu data. Dengan menggabungkan bermacam-macam variabel yang ada, yang difasilitasi Badan Pusat Statistik maka munculan ide Jembrana Satu Data Dari Desa," ucap Made Yasa.

Dijelaskannya, JSDDD juga merupakan penerapan dari Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia, yang juga telah ditindaklanjuti dengan pembuatan regulasi hukum ditingkat daerah.

"Bapak Bupati kami ingin mengimplementasikan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini sudah kita break down dengan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah juga dengan Keputusan Bupati tentang Tim Forum Satu Data Daerah, termasuk Keputusan Bupati tentang Forum Pendataan Jembrana Satu Data Dari Desa," jelasnya.

Made Yasa juga mengatakan JSDDD masih terus disempurnakan, agar semua kebutuhan akan data bisa didapat melalui JSDDD. Salahsatunya dengan mengintegrasikan data Pemerintah Daerah dengan data milik Badan Petanahan Nasional. 

"Komponen JSDDD ini selain data individu juga ada data kelompok dan kewilayahan, rencananya data spasial juga akan kita kembangkan di tahun 2023 terkait dengan Badan Petanahan Nasional. Contohnya dengan BPKAD, bagaimana wajib pajak bisa kita petakan," tuturnya.

Pihaknya pun menjelaskan dalam pelaksanaan program JSDDD tidak dapat lepas dari komitmen bersama antara seluruh OPD, Instansi Vertikal dan juga Pemerintah Desa. Pemerintah Desa tanpa secara mandiri menyadari pentingnya data, terutama dalam implementasi dalam memberikan pelayanan kepad masyarakat.

"Kita tidak ada memberikan reward khusus maupun juga punishment kepada Desa, metodenya adalah komitmen. Kalau mereka sudah menjadi bagian dari komitmen bersama, maka mereka akan kerjakan itu," pungkasnya.