Sejumlah Warga Bilukpoh Terdampak Banjir Memilih Menetap di Rumah
beritabali/ist/Sejumlah Warga Bilukpoh Terdampak Banjir Memilih Menetap di Rumah.
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, JEMBRANA.
Sejumlah warga Lingkungan Bilukpoh Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo yang rencananya akan direlokasi masih memilih menetap di rumah. Namun petugas dari Kelurahan dan Desa yang terdampak banjir bandang di Sungai Bilukpoh masih melaksanakan pendataan.
Lurah Tegal Cangkring, Gusti Ngurah Eka Armadi mengatakan, hingga saat ini warga yang diusulkan mendapat relokasi sedang tahap sosialisasi dan pendataan. Namun, untuk kunjungan ke lokasi relokasi masih menunggu petunjuk lebih lanjut.
"Untuk rencana ke lokasi masih menunggu petunjuk dari pimpinan. Rencananya nanti sekalian atau berbarengan ke lokasi relokasi itu (tanah Pemprov)," kata Eka Armadi.
Menurutnya, sejak wacana relokasi tersebut menguat dari pemerintah, pihaknya langsung menurunkan tim untuk terjun ke lapangan. Ia menerapkan sistem jemput bola ke masing-masing warga terdampak. Tujuannya adalah untuk mengetahui keinginan warga langsung. Apakah ingin direlokasi atau masih ingin tetap tinggal di rumahnya saat ini.
"Saat ini masih pendataan, kita datangi warga satu per satu agar mengetahui. Tapi untuk sementara, mereka yang tinggal di bagian timur atau dekat sungai ingin direlokasi. Karena selain rumahnya hanyut, mereka juga trauma dengan kejadian ini atau istilahnya kapok tinggal di sana," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPRPKP Jembrana, I Wayan Sudiarta sebelumnya juga mengakui, saat ini pihaknya masih berporses. Dalam artian sedang memantapkan lokasi lahan yang akan digunakan. Jika di Kelurahan Tegal Cangkring, pihaknya akan memanfaatkan tanah milik Pemprov Bali eks Kantor Perkebunan dengan luas 20 are.
"Di Penyaringan tanah Pemprov juga, tapi luasnya 1 hektare," ungkapnya Selasa (08/11/2022).
Sudiarta mengakui, untuk anggaran rencana relokasi rumah warga tersebut sedang diupayakan atau diusulkan ke pusat atau BNPB. Rencananya, akan dibuatkan rumah dengan tipe 36 m2.
"Nantinya tanah milik warga tak berikan kita membangun. Akan dialihkan menjadi perkebunan atau persawahan. Sebab sebelum menjadi pemukiman, itu adalah lahan pertanian sawah," ungkapnya.
Editor: Robby
Reporter: bbn/jbr
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
