search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Bawasda Rekomendasi Sanksi Perbekel Melaya
Kamis, 30 Agustus 2007, 20:49 WITA Follow
image

Beritabali.com

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, JEMBRANA.

Kasus penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Perbekel Desa Melaya, I Wayan Sudarma, menuai sorotan tegas. Tidak tanggung-tanggung, hasil pemeriksaan Bawasda yang turun untuk menulusuri masalah tersebut telah mencetuskan keputusan final untuk memberi sanksi tegas terhadapnya.

 

Kepala Bawasda Jembrana, IGP Sudhiarsa, yang dikonfirmasi Kamis (30/8), mengaku pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi terkait penyimpangan penggunaan ADD Melaya sebesar Rp 25 juta yang dilakukan Sudarma.Laporan kasus ini, kata Sudhiarsa, sebelumnya telah sampai ke meja bupati. Atas perintah bupati, Bawasda kemudian melakukan penelusuran kasus untuk mencari bukti dan kebenaran laporan itu.

" Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, kami memberikan rekomendasi untuk mengenakan sanksi tegas kepada perbekel yang bersangkutan. Pemeriksaan sudah selesai dan hasilnya sudah kami kirimkan kepada Bupati selaku pengambilan keputusan atas kasus yang terjadi, ” jelasnya.

Bagi Sudhiarsa, kasus penggelapan yang dilakukan Perbekel Melaya di akhir masa jabatannya tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak dapat ditolerir lagi.Meskipun Sudarma telah berjanji akan mengembalikan uang yang digunakannya untuk kepentingan pribadi pada Agustus ini, Sudhiarsa tetap mengecam kelakuannya.

“ ADD di masing-masing desa ‘kan sudah ada posnya masing-masing. Itu digunakan untuk membangun dan memajukan desa yang dipimpin masing-masing perbekel. Apapun alasannya, hal ini tidak boleh dilakukan. Dana yang digunakan tanpa sesuai prosedur, jelas tindakan yang telah menyimpang. Bagaimananpun juga, dia harus mendapat teguran dan disertai sanksi yang keras,” tegasnya.

Meskipun rekomendasi sanksi terhadap Sudarma sudah dikeluarkan Bawasda, sayangnya Sudhiarsa tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai sanksi yang telah direkomendasikannya.

 

 

Selain dikenakan sanksi administratif, kemungkina besar ia juga akan diberikan sanksi lain atau diproses secara hukum.“ Kalau masalah ini sampai ke tindak pidana, kami tidak memiliki wewenang sama sekali. Fungsi Bawasda hanyalah sebatas melakukan pemeriksaan terkait kebenaraan akan sebuah kasus.

Selanjutnya, kasus ini akan dilimpahkan kepada atasan kami selaku pengambil keputusan, ” ujar Sudhiarsa. 

Reporter: bbn/ctg



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami