search
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
radio_button_unchecked
light_mode dark_mode
Wakil Rakyat Buleleng Minta Ardha Diberhentikan
Kamis, 21 Februari 2008, 19:30 WITA Follow
image

image.google.com

IKUTI BERITABALI.COM DI

GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BULELENG.

Para Wakil Rakyat Buleleng akhirnya angkat bicara soal perpanjangan masa jabatan Ketut Ardha yang tersandung isu skandal seks dengan seorang pengusaha rumah makan. Para Dewan meminta agar Bupati bersikap tegas dengan mencopot jabatan Ardha sebagai Sekda Buleleng.

Melalui fraksi-fraksinya, Kamis (21/2) para wakil rakyat Buleleng menginginkan agar Bupati Buleleng Putu Bagiada selaku pengambil keputusan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

“Kami hanya menginginkan bagaimana pemerintahan ini bersih dan beribawa seperti yang sering kita dengungkan. Tapi kalau demikian adanya, pengambil kebijakan (Bupati, red) harus tegas,” ungkap Ketua Fraksi Pembaharuan Gede Suarsa.

Menurut Ketua Fraksi Pembaharuan Suarsa, masalah pribadi seorang pejabat tidak bisa lepas dari jabatan yang diemban.

”Karena masalah tersebut (skandal seks, red) terjadi saat menjabat, ya mau tidak mau ada kaitannya dengan jabatan. Ini kan persoalan seorang pejabat negara yang harus dicontoh,” ujar Pentolan Partai Demokrat Buleleng. Hal senada juga dilontarkan, Fraksi Peduli Bangsa, melalui Ketua Fraksi Peduli Bangsa, Gede Ton Hitler mengungkapkan, fraksi peduli bangsa langsung ke pokok persoalan agar bupati me-non-aktifkan Ketut Ardha sebagai Sekda Buleleng.

 

“Lebih baik mencari pejabat yang lain daripada Sekda Ardha, Bupati harus tegas untuk memberhentikan Ketut Ardha sebagai Sekda kalau mau pemerintahan di Buleleng ini bersih dan berwibawa,” tegas Ton Hitler. Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Buleleng, Made Agus Yudiarsana mengatakan, kewenangan memberhentikan maupun mengganti pejabat Sekda adalah Bupati.

“Kalau masalah itu, fraksi PDI Perjuangan menyerahkan pada mekanisme yang ada,” ujarnya. Berbagai polemik pro dan kontra juga mengemuka pada staf di lingkungan Pemkab Buleleng. Bahkan, sebagian besar menginginkan Bupati Bagiada tegas dalam menyikapi masalah skandal seks yang dilakukan Sekda Ardha.

Reporter: bbn/sas



Simak berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Ikuti saluran Beritabali.com di WhatsApp Channel untuk informasi terbaru seputar Bali.
Ikuti kami