Akun
guest@beritabali.com
Beritabali ID: —
Langganan
Beritabali Premium Aktif
Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium
KPK Rekomendasikan Pembatalan Dana Aspirasi
images.google.com
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan kepada DPR RI untuk membatalkan rencana pemberian dana aspirasi kepada anggota dewan sebesar 15 Milyar rupiah.
KPK menilai rencana pemberian dana aspirasi merupakan bentuk korupsi oleh anggota dewan, dimana korupsi ini masuk dalam kategori korupsi politik.
Baca juga:
Massa Geruduk Kantor TV Nasional Sri Lanka
Penasehat KPK Abdullah Hehamahua pada keteranganya di sela-sela penandatanganan Pakta integritas pejabat dilingkungan pemerintah provinsi Bali di Renon, Kamis (24/6) menyatakan rencana pembagian dana aspirasi pada dasarnya melanggar aturan, karena DPR hanya mempunyai tugas legislasi, pengawasan dan bageter.
Abdullah Hehamahua menegaskan jika pembagian dana aspirasi tetap dilakukan maka dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi antar daerah di Indonesia.
Karena dana akan sekitar 60 persen ada di Jawa, sedangkan sisanya baru luar jawa, padahal daerah seperti Aceh memberikan kontribusi cukup banyak melalui hasil bumi dan gasnya, ujar Abdullah Hehamahua.Penasehat KPK Abdullah Hehamahua menyatakan posisi DPR sebenarnya adalah pengguna anggaran sama halnya dengan KPK, bukan penguasa anggaran, sebab penguasa anggaran berada di tangan eksekutif.
Abdulah menambahkan jika DPR ingin membantu pembangunan daerahnya seharusnya dilakukan melalui APBN baik dalam bentuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. (mlt)
Reporter: bbn/net
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Berita Terpopuler
ABOUT BALI
Film Dokumenter Hidupkan Kembali Sejarah Tari Kecak di Bedulu
Makna Tumpek Landep Menurut Lontar Sundarigama
Tari Sanghyang Dedari Nusa Penida Diajukan Jadi Warisan Budaya Tak Benda
Mengenal Tetebasan Gering, Topik Menarik di Festival Lontar Karangasem
29 Pasangan Ikuti Nikah Massal di Pengotan