Buku "Politik Tak Hanya Kekuasaan; Sisi Lain Kepemimpinan Presiden SBY" diluncurkan di Hotel Nikki Denpasar, Rabu (31/10/2012). Buku setebal 220 halaman ini ditulis oleh Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, A Bakir Ihsan. Buku ini merupakan uraian ilmiah yang dikembangkannya atas pidato-pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu tentang dinamika politik kebangsaan.

Di beberapa bagian, Ihsan mengutip pernyataan SBY yang disampaikan dalam pidato-pidato politiknya. Misalnya kutipan soal pemberian sanksi bagi kader Partai Demokrat yang terjerat hukum.

"Jangankan tersangka, pelanggaran kode etik saja kami akan berikan sanksi. Masyarakat akan melihat sanksi untuk menegakkan moral politik Partai Demokrat," kata SBY seperti dikutip dalam buku Ihsan dalam pidato yang disampaikan pada 5 Februari 2012. Ihsan juga mengatakan jika presiden ingin masing-masing lembaga berdiri sejajar, berdiri secara maksimal, menyelesaikan hak dan tanggung jawab.

"Misal KPK dan Polri. Keduanya mestinya bersinergi, bukan berhadap-hadapan. Presiden ingin lembaga negara bergandengan, karena tidak ada lagi lembaga tinggi negara," jelasnya. Hanya saja keinginan itu terbentur ego sektoral masing-masing lembaga yang begitu kuat. Sehingga apa yang diharapkan dengan realitas yang ada bertolak belakang. Saat ditanya apakah itu artinya SBY gagal mengelola lembaga pemerintah, Ihsan menampiknya. Ia menegaskan, hingga kini koordinasi antarlembaga merupakan agenda utama yang terus menjadi perhatian SBY.

"Presiden selalu bilang, kalau ada yang kurang kritik, lalu beri solusi. Kalau ada prestasi, kabarkan. Program memang masih banyak celah yang harus diperbaiki. Aspek koordinasi merupakan agenda yang terus menjadi perhatian SBY. Selama ini masih ada backing politik dan ego sektoral antarlembaga," terang Ihsan.

"Itu sebabnya banyak yang bilang SBY lamban. Padahal dalam mengambil keputusan SBY mempertimbangkan beragam kepentingan," imbuhnya. Pengamat politik dari Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) Nyoman Subanda menerangkan, dalam memecahkan masalah Presiden SBY tidak tergesa-gesa dan berharap bisa menguntungkan semua pihak. "Tapi pada akhirnya sistem adopsi ini malah menjadi bumerang juga.

Yang dikorbankan adalah profesionalitas. Menteri di kabinet akhirnya tak sesuai bidangnya. Sistem koalisi dan multipartai memang harus memilih. Kita bukan berkoalisi kekuasaan dan ide, tetapi koalisi 'siapa mendapatkan apa'," kata Subanda.