Pariwisata Harus Atasi Ketimpangan di Bali

user@gmail.com

Beritabali ID: 738173817

Langganan

Beritabali Premium Tidak Aktif

Nikmati akses penuh ke semua artikel dengan Beritabali Premium

Pariwisata Harus Atasi Ketimpangan di Bali

Rabu, 27 Februari 2013, 16:01 WITA Follow

beritabali.com/ist

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BADUNG.

Pembangunan kepariwisataan dapat menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan rakyat Bali. Namun bila pertumbuhannya mengabaikan keseimbangan antar wilayah dan sektor ekonomi maka justru akan mengakibatkan ketimpangan kesejahteraan Bali.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Bali AA Ngurah Puspayoga dalam diskusi Selasa Pariwisata yang digelar Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali di Kuta, Rabu (27/2/2013). "Pertumbuhan di Bali meningkat, ironisnya kemiskinan juga belum teratasi," katanya.

Data dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali menunjukkan pembangunan yang digenjot selama ini, melahirkan pertumbuhan mengesankan sekira 6 persen lebih. Meningkatnya pembangunan, harusnya dibarengi dengan semakin luasnya tercipta lapangan kerja dan pengangguran makin menurun. Namun faktanya, suka atau tidak suka, pertumbuhan yang meningkat tersebut tidak menghapuskan kemiskinan di Pulau Dewata.

Menurutnya, hal itu terjadi karena kondisi selama ini dimana pertumbuhan sangat terpusat di Bali Selatan. Sementara daerah lain seperti Buleleng, Karangasem, Jembrana, Bangli dan Klungkung kurang mendapat perhatian. Solusinya, kata dia, harus ada pembangunan jaringan infrastruktur yang memudahkan akses turis ke daerah-daerah itu. “Misalnya untuk Buleleng, saya sepakat dengan Bupati akan mempercepat pembangunan jalan shortcut (lintas) Denpasar-Singaraja sambil menunggu pembangunan bandara,” ujarnya.

Sementara itu, kesenjangan juga terjadi antara sektor pariwisata dengan pertanian padahal idealnya keduanya bisa dipadukan.

“Hasil pertanian termasuk peternakannya mestinya kita dorong untuk bisa masuk ke hotel,” tegasnya. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat regulasi yang melibatkan kalangan pariwisata dan petani dalam pembuatannya sehingga aspirasi kedua pihak terjembatani.

Yang menarik, Puspayoga mengakui, dirinya bukanlah ahli atau pun praktisi pariwisata. Karena itu dia akan melibatkan kalangan pariwisata dalam setiap pengambilan keputusan. “Pegangan saya hanya satu, bagaimana pariwisata tetap di jalur Tri Hita Karana,” tegasnya.