Mekanisme pilkada langsung dinilai sebagai salah satu penyebab atas meningkatnya praktik tindak kejahatan korupsi di Tanah Air. Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo, Minggu (7/9/2014). Menurutnya, pilkada langsung memaksa para kandidat harus merogoh kocek lebih besar. Hal itulah yang menyebabkan kepala daerah terjerumus kepada tindak kejahatan korupsi.

"Biaya yang luar biasa besarnya yang harus dikeluarkan para kandidat yang ujung-ujungnya mendorong siapapun pemenangnya melakukan praktik korupsi agar modal kampanye kembali," kata Bambang.

Bambang mengatakan proses kampanye pilkada langsung lebih panjang. Dimana, tahun ketiga sudah disibuki kampanye para kandidat. Misalnya, promosi dan mutasi pejabat selalu dikaitkan dengan dukungan pilkada.

"Good government tak pernah bisa tercapai karena di tiap pilkada para pejabat/PNS akan terbelah menjadi tim sukses masing-masing kandikat. Baik incumbent maupun penantang baru," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Diketahui, partai Koalisi Merah Putih selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Ada tiga opsi mekanisme pilkada yang dibahas dalam Panja RUU Pilkada. Pertama, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dilipih langsung seperti sekarang. Pendukung opsi ini adalah PDIP, PKS, Hanura, PKB.

Kedua, pasangan gubernur, wali kota, dan bupati dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan Gerindra. Ketiga, gubernur dipilih langsung, tetapi bupati dan wali kota dipilih DPRD. Pendukung opsi ini adalah DPD.

Pilkada Langsung Lebih Banyak Mudarat dari Manfaat

Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih mendukung rencana pilkada dipilih DPRD. Sebab, pilkada langsung dinilai lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

Bambang Soesatyo mengatakan, partainya sudah sejak lama melakukan kajian soal mekanisme pilkada secara langsung ini.

"Kesimpulan sementara lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya bagi rakyat dan kehidupan yang tentram dalam berbangsa dan bernegara," kata Bambang, di Jakarta, Minggu (7/9/2014).

Bambang mengatakan pilkada langsung kerap menimbulkan pertikaian antarsesama warga. Hal itu yang menjadi pertimbangan Koalisi Merah Putih khususnya Partai Golkar untuk mengembalikan mekanisme pilkada ke DPRD.

"Sudah ribuan pilkada memakan korban anak bangsa. Pertikaian antar pendukung, ras dan suku selalu mewarnai setiap pilkada. Lalu berlanjut di tahapan gugat menggugat juga kerap diwarnai kekerasan," tegas Bambang.

Koalisi Merah Putih selain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), disebut ingin kepala daerah dipilih oleh DPRD.