Sim Salabim, Novanto Kembali Jadi Ketua DPR

Rabu, 23 November 2016, 10:24 WITA Follow

Rapat pleno DPP Partai Golkar menyepakati mengembalikan Setya Novanto ke posisi sebagai Ketua DPR. [source: istimewa]

IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, NASIONAL.

Beritabali.com - Jakarta. Dinamika di internal Partai Golkar kembali menghangat. Pemicunya rapat pleno DPP Partai Golkar menyepakati mengembalikan Setya Novanto ke posisi sebagai Ketua DPR. Secara normatif, tidaklah sulit mengembalikan posisi Novanto.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang permohonan uji materi UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU No 20 tahun 2011 tentang Tindak Pidana Korupsi atas permohonan Setya Novanto menjadi pintu pembuka bagi Novanto untuk menghidupkan kartu matinya pasca prahara "Papa Minta Saham". Putusan MK itu pula yang memulihkan nama baiknya melalui lembaga penjaga moral DPR yakni Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

BACA JUGA:

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dalam rapat pleno DPP Partai Golkar secara bulat mengambil keputusan untuk mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI.

"Pertimbangan bahwa setelah melalui proses apa yang dituduhkan Setnov dalam proses-proses yang ada itu, mengajukan judicial review ke MK, lalu kemudian MK mengambil suatu keputusan bahwa penyadapan yang dilakukan tidak menjadi alat bukti," kata Idrus di Jakarta, Selasa (22/11).

Idrus menyebutkan dalam rapat pleno yang dipimpin Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid tersebut ditempuh dengan cara pengambilan keputusan secara aklamasi tanpa ada sanggahan apapun.

"Semua menyatakan setuju," tegas Idrus.

Terkait dengan Ade Komarudin, Idrus mengatakan Ade merupakan kader terbaik Partai Golkar. Menurut dia, hal tersebut tercermin dengan penunjukan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR.

"Sebagai kader terbaik tentu memahami aturan-aturan partai, memahami proses-proses partai yang demokratis. Kami percaya Pak Akom memahami keputusan ini sebagai kader terbaik," tambah Idrus diplomatis.

Keputusan pleno DPP Partai Golkar terkait pengembalian posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR memang sejak lama terprediksi. Meski, momentum politik keputusan rapat pleno Partai Golkar berdekatan dengan sejumlah momentum politik di eksternal Partai Golkar.

Sebut saja, sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menggelar pertemuan dengan sejumlah elit mulai Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri serta Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menepis anggapan soal pertemuan tersebut menyebabkan partainya mengambil keputusan politik menempatkan kembali Setya Novanto ke posisi sebagai Ketua DPR.

"Tidak ada hubungannya dengan internal Partai Golkar. Beliau berkomunikasi berkaitan dengan soal kepentingan bangsa yang lebih besar," tepis Nurdin.

Nurdin juga membantah soal dugaan mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR untuk memasukkan wakil PDI Perjuangan di jajaran pimpinan DPR. Menurut dia, posisi Setya Novanto merupakan jatah Partai Golkar.

Dia juga menepis, kembalinya Novanto menjadi Ketua DPR akan mengubah formasi Pimpinan DPR lainnya.

"Ini kan dalam UU MD3, haknya Fraksi Partai Golkar untuk mengganti kadernya, sesuai kebutuhan. Itu biasa," tandas Nurdin.

BACA JUGA:

Sementara terpisah, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan rencana revisi UU MPR, DPR, DPD dan DPRD memang pernah diwacanakan Pimpinan DPR. Namun hingga saat ini, imbuh politisi Partai Gerindra belum ada usulan konkret soal perubahan tersebut.

"Kemungkinan tidak masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2017," ujar Supratma saat dikonfirmasi.

Menurutnya, pergantian Ketua DPR tidak perlu mengganti UU MD3. Kewenangan pergantian pimpinan DPR dikembalikan di masing-masing fraksi yang berwenang mengganti kadernya. [idc/wrt]

Reporter: -