Aung San Suu Kyi Dukung Pembantaian Rohingya?
Minggu, 27 November 2016,
19:00 WITA
Follow
Aung San Suu Kyi dikecam dunia atas kegagalannya mengakhiri kejahatan militer pada kaum Rohingya. [source: istimewa]
IKUTI BERITABALI.COM DI
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DUNIA.
Beritabali.com - Denpasar. Setahun setelah memimpin Myanmar secara de-facto, penerima Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, dikecam dunia atas kegagalannya mengakhiri kejahatan militer di bagian barat laut negeri itu.
Sedikitnya 1,1 juta penduduk negara bagian Rakhine yang menyebut diri mereka Muslim Rohingya adalah etnis minoritas yang sudah lama tertindas di negara dengan mayoritas Buddha itu.
BACA JUGA:
Menurut Council of Foreign Policy, etnis Rohingya sudah tinggal di Myanmar sejak abad ke-15. Ironisnya, hingga detik ini mereka tidak diakui sebagai warga negara dan tidak memiliki hak pilih.
Para pengamat internasional telah mendokumentasikan pencabutan hak pilih dan diskriminasi yang dialami etnis Rohingya, termasuk dalam hal pembatasan pernikahan, perencanaan keluarga, lapangan kerja, pendidikan, dan kebebasan bergerak.
Ketegangan antara warga Buddha dan Rohingya meluas sejak 2012 karena dipicu oleh rangkaian agresi, termasuk tuduhan pemerkosaan dari kedua belah pihak. Meningkatnya kekerasan antara warga Muslim, warga Buddha, dan pasukan keamanan di Rakhine menyebabkan ribuan warga Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh.
Awal Oktober lalu, tiga pos polisi di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh diserang massa yang terkoordinasi sehingga sembilan polisi tewas dan memicu bentrok berhari-hari.
Dalam pernyataannya, Presiden Myanmar Htin Kyaw --yang merupakan kepanjangan tangan pemerintahan Suu Kyi-- mengambinghitamkan kelompok militan lokal Aqa Mul Mujahidin (AMM). Ia menyebut serangan itu adalah usaha mempromosikan ideologi ekstrimis Islam di dalam negara bagian Rakhine yang mayoritas penduduknya Muslim.
Htin Kyaw menyebut AMM didanai orang-orang Timur Tengah untuk melancarkan serangan itu. Ia juga menyatakan AMM berafiliasi dengan Organisasi Solidaritas Rohingya, yakni sebuah kelompok bersenjata yang berada di balik ofensif maut terhadap pasukan pemerintah pada 1980-an dan 1990-an.
Menanggapi serangan itu, tentara bersama helikopter serbu belum lama ini dikirimkan ke Rakhine. Sejak itu, tentara-tentara ini dituduh membunuh, memperkosa, dan menjarah Rohingya. Kejadian itu disebut sebagai episode terburuk kebrutalan pemerintah terhadap etnis Rohingya dalam empat tahun terakhir.
Namun Suu Kyi, aktivis HAM terkemuka yang partai pimpinannya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang naik berkuasa lewat Pemilu November silam, diam seribu bahasa dalam isu Rohingya ini, bahkan pemerintahannya menolak tuduhan bahwa militer telah menyalahgunakan kekuasaan.
"Jawaban pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar antara tidak berkuasa terhadap militer yang tetap berkuasa atau menganggap melindungi minoritas etnis itu terlalu politis di mata mayoritas kaum nasionalis Budha yang vokal di negeri ini," kata Ryan Aherin, analis senior Asia pada Verisk Maplecroft.
Krisis Rakhine sudah dibahas dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di New York pekan lalu di mana duta besar AS untuk PBB mengutarakan keperihatinannya bahwa pemerintahan Suu Kyi tidak bisa menangani masalahnya sendiri.
Akses ke Rakhine juga sangat dibatasi sehingga tidak ada laporan akurat mengenai situasi di sana. Dalam kaitan ini, PBB dan Human Rights Watch (HRW) mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan badan-badan bantuan dan wartawan independen untuk masuk serta menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia.
Baik citra NLD maupun Suu Kyi kini di ujung tanduk.
"Situasi ini melukiskan bahwa pemerintahan pimpinan NLD tidak banyak mencapai kemajuan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sejak berkuasa pada Maret 2016," kata Aherin.
Pengabaian pemerintah atas representasi penuh semua warga negara dan penguatan sistem 'checks and balances' di lembaga-lembaga politik dan militer, mewujud pada rendahnya kepatuhan terhadap nilai-nilai demokratis, sambungnya.
Pekan ini, China menyeru kedua belah pihak di Rakhine untuk menurunkan ketegangan, di tengah 3.000-an orang mengungsi di perbatasan Myanmar-China. Sementara negara-negara Barat, saat ini makin gencar mengecam Suu Kyi yang aktivitas-aktivitas pro-demokrasinya telah mengantarkannya sebagai pahlawan internasional.
"Aung San Suu Kyi tengah melegitimasi genosida di Myanmar dan telah menguatkan penindasan terhadap minoritas Rohingya," kata para spesialis kejahatan negara dari Universitas Queen Mary di London, Inggris.
BACA JUGA:
Ada pula komentar yang menyebutkan pemerintah Myanmar saat ini hanya sedang berdalih.
"Dalih dia bahwa 'kami tidak berniat menyembunyikan apa pun di Rakhine' benar-benar tidak tulus. Pernyataannya hanya bisa diterjemahkan sebagai penyangkalan, yang adalah strategi umum dan integral yang disampaikan negara-negara kriminal yang menangkis tuduhan."
Kamis lalu (24/11), John McKissick dari badan urusan pengungsi PBB, UNHCR, berkata kepada BBC bahwa pemerintah Myanmar tengah berusaha melakukan pembasmian etnis Rohingyas dari wilayahnya. [idc/wrt]
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
