Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Bali untuk Kota Denpasar semester II Tahun 2019 diterima Pemerintah Kota Denpasar, Senin (23/12) di Kantor BPK Bali. 

Penyerahan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto diterima Wakil Walikota I GN Jaya Negara bersama Ketua DPRD Denpasar, I Gusti Ngurah Gede. Dalam penyerahan tersebut juga disaksikan Gubernur Bali, Wayan Koster dan juga dihadiri kepala daerah kabupaten di Bali.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, Sri Haryoso Suliyanto mengatakan dua LHP diserahkan kali ini kepada Kota Denpasar yakni terkait pemeriksaan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018-2019. Dari hasil pemeriksaan diharapkan kepada pemda dapat terus meningkatkan pemahaman  regulasi dan pedoman yang mendukung pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang.  

Langkah ini juga dapat didukung dengan peningkatan pemantauan dan evaluasi pekaksanaan secara memadai. 

“Kami berharap data base kependudukan menjadi data dasar. Oleh karena itu menjadi penting dan itu menjadi hal yg diperhatiakan dalam data base kependudukan,” ujarnya. 
Disamping itu kami berharap pimpinan DPRD dan Kepala Daerah untuk dapat membaca langsung serta segera menindaklanjuti rekomendasi kinerja selambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. 

“Kami menyampaikan penghargaan kepada kepada daerah dan pimpinan DPRD yang telah mengikuti dan menerima LHP BPK dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang akuntable dan transparan. Disamping itu hal-hal yang belum jelas dapat dilakukan pertemuan konsultasi dengan BPK Bali,” ujarnya. 

Wakil Walikota I GN Jaya Negara mengatakan bahwa Pemkot Denpasar mendapat 2 laporan hasil pemeriksaan kinerja atas Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018-2019. Dari laporan hasil pemeriksaan kinerja ini tentu dapat menjadi acuan dalam peningkatan program yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. 

"Kami di Pemkot Denpasar terus berkomitmen memaksimalkan kinerja sebagai upaya mewujudkan peningkatan program yang tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang bertujuan menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," katanya. 

Nantinya hasil pemeriksaan kinerja ini tentu terdapat rekomendasi yang segera kami tindak lanjuti sehingga program pemerintah menjadi terarah dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

"Seluruh rekomendasi yang diberikan ini akan kami tindak lanjuti sehingga program pemerintah menjadi tepat sasaran dan memberikan manfaat dalam mengatasi permasalahan seperti halnya administrasi kependudukan dan permasalahan lainya yang sudah tentu harus dicarikan solusinya," pungkas Jaya Negara.