Pilkada Saat Pandemi, Politik Uang Berpotensi Tinggi
beritabali/ist
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, TABANAN.
Bawaslu Provinsi Bali I Wayan Wirka menjelaskan, terkait pelaksaan Pilkada di masa pandemi memang sedikit berbeda bila dibandingkan dengan perhelatan politik lainnya. Protokol kesehatan menjadi prioritas pengawasan Bawaslu.
Namun demikian Bawaslu tidak sepenuhnya bisa melakukan seluruh pengawasan karena keterbatasan personil.
“Perlu peran aktif masyarakat, stakeholder, tokoh agama dalam pengawasan partisipatif, karena potensi pelanggaran Pilkada di masa pandemi berbeda,” katanya.
Dikatakan, saat Pilkada inilah potensi politik uang (money politic) sangat tinggi karena kebijakan pemerintah memberikan bansos pada masyarakat yang kena imbas Covid-19. Ketika ada oknum yang maju sebagai Paslon dan petahana menggunakan kewenangan yang dimiliki.
“Ini yang dikhawatirkan, potensi money politic saat ini cukup tinggi. Karena sangat mungkin pemberian bansos dipolitisir dengan ditempel narasi pada salah satu calon,” ungkapnya, Kamis (5/11) di Tabanan.
Namun untuk pengawasan kata Mantan Panwaslu tabanan ini, sulit untuk membuktikan apalagi sifatnya parsial dan masih bersifat dugaan. Meski hanya dugaan sementara tetapi ini bisa merubah kualitas demokrasi.
“Oleh karena itu, peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi dan mengedukasi tim Paslon jangan sampai mengarah pada money politik. Inilah tantangan berat bagi kita,” tandasnya.
Selain itu, yang menjadi konsentrasi pengawasan saat ini adalah digitalisasi seperti media sosial. Sangat dimungkinkan di media sosial muncul. Konten penyebaran hoax (berita bohong), 'black campagne' (Kampanye hitam) maupun 'hate speech' (ujaran kebencian).
“Tanpa peran serta masyarakat, untuk mengawasi atau mencegah peristiwa yang mengarah pada hal hal itu, apa jadinya demokrasi kita. Harus maksimalkan peran serta masyarakat untuk mencegah peristiwa yang menyebabkan demokrasi tidak baik,” harapnya.
Reporter: bbn/tab
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
