Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali menyatakan siap mendukung kegiatan Cek Fakta Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali dalam rangka menangkal informasi hoax dan memperkuat lembaga publik maupun memberikan literasi kepada masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan audiensi antara pengurus AMSI Bali dan jajaran Komisioner KI Bali di kantor KI Bali, Renon, Denpasar, Rabu (3/3/2021).

Dalam pertemuan dihadiri Ketua Komisioner KI Bali I Made Agus Wirajaya, didampingi Agus Suryawan, I Wayan Darma, dan Dewa Nyoman Suardana, Sedangkan, anggota komisionser lainnya Ni Luh Candrawati Sari, berhalangan hadir. 

Dari pengurus AMSI Bali nampak hadir Ketua I Nengah Muliarta, Sekretaris Rohmat dan Badan Pertimbangan dan Pengawas Organisasi Putu Suyatra.

Ketua AMSI Bali Muliarta menyampaikan pihaknya mendorong anggota perusahaan pers agar melengkapi dokumen perusahaan pers dalam bentuk badan hukum PT. 

Selama perjalanan, AMSI Bali merupakan kepengurusan ke-15 dari seluruh AMSI se Indonesia, terbentuk 5 Maret 2018. Rencananya, pada 7 Maret 2021, akan menggelar Konferensi Wilayah II sebagai ajang konsolidasi dan pemantapan langkah sebagai organisasi perusahaan pers yang lebih baik.

"Saat ini, banyak lembaga media yang yang mengaku sebagai kantor berita atau media mainstream, namun dari sisi aturan ataupun kelembagaan belum mentaati aturan yang ada, kami dorong itu," tandasnya.

Karena itulah, pihaknya mengawali tatap muka menjalin komunikasi dengan KI Bali. Menjalin kemitraan sebagai lembaga yang sama-sama berkaitan dengan informasi. 

Selain itu, pihaknya juga tengah mengembangkan progam kegiatan Cek Fakta. Sejak bulan November 2020 dikembangkan mulai Pelatihan Cek Fakta, Debat Cek Fakta Pilkada Denpasar hingga Cek Fakta Pilkada 9 Desember 2020.

"Tujuan kami, bantu KPU untuk sosialisasikan memberikan infomasi yang benar-benar transparan, sesuai fakta, kepada masyarakat ditengah banyaknya informasi hoax yang juga menyebar di masyarakat," tegas anggota Dewan Redaksi Beritabali.com ini.

AMSI Bali juga berencana membentuk Tim Cek Fakta  yang akan membantu, memberikan informasi kepada masyarakat mana yang benar mana informasi hoax.

 "Karena kalau banyak hoax menyebar yang kena getahnya kami juga di media, masyarakat selama ini sulit membedakan mana media sosial, mana media yang bekerja sesuai kaidah jurnalistik, itu yang sebenarnya terjadi," katanya.

Diharapkan silaturahmi AMSI dan KI, bisa menjalin kerja sama dalam bentuk literasi atau bentuk lain yang sama-sama, berjalan sesuai tugas dan fungsinya.

Ketua KI Bali Agus Wirajaya menyambut baik silaturahmi dengan AMSI Bali untuk memperkuat kelembagaan dan tugas yang paling dekat berhubungan dengan pers atau media. Diakuinya, dalam perjalanan KI belum memiliki media khusus untuk sosialisasi kegiatan lembaga.

Untuk itu, dengan silaturhami AMSI Bali, pihaknya sependapat untuk membangun sinergitas dan kolaborasi dalam program kegiatan seperti literasi maupun upaya menangkal informasi hoax.'

"Banyak pekerjaan KI, agar masyarakat cerdas, badan Publik juga cerdas, tugas KI dan AMSI saya kira sama-sama untuk mencerdaskan masyarakat," katanya.

Pihaknya mengajak AMSI untuk bersama-sama membumikan KI di Bali sehingga bisa memberikan pencerahan atau pencerdasan masyarakat tentang keterbukaan informasi serta melawan hoax. Badan Publik diperkuat demikian juga masyarakat juga diperkuat sehingga bisa menangkal informasi hoax yang cukup meresahkan.

Disebutkan, badan publik, wajib menyediakan Informasi yang akurat bukan asal asal-asalan. Demikian juga, masyarakat harus melek memahami bagaimana mendapatkan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku. Disinilah pentingnya masyarakat terhadap keterbukaan informasi sehingga pihaknya mendukung apa yang digagas AMSI Bali seperti kegiatan litrerasi ataupun Cek Fakta dengan membangun kolaborasi dan sinergi program kerja.

"Ke depan kami akan menjalin kemitraan dengan media, seperti program Cek Fakta itu bisa dibuat komunikasi programnya," tutur Wirajaya.

Pihaknya juga meminta dukungan masukan AMSI terkait rencana program indeks keterbukaan informasi publik yang akan segera dilaksanakan.

"Kami harus mengumpulkan data-data berkaitan dengan media online dan cetak, data masing-masing daerah karena akan menjadi alat ukur, sejauh mana keterbukaan informasi sudah berjalan di Indonesia," tutupnya.