Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah (pemda) terkait naiknya sejumlah harga pangan pascakenaikan harga BBM.

Ia mendorong pemerintah daerah memberi subsidi terhadap transportasi pengangkut pangan. Hal itu dilakukan demi mengendalikan inflasi.

"Misalnya harga bawang merah naik, kalau enggak salah paling banyak dari Brebes. Brebes-Lampung berapa transportasinya? Rp3 juta, berarti biaya transportasinya itu Rp3 juta ditutup oleh pemerintah daerah," ucap Jokowi di Istana Negara, Senin (12/9/2022).

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, jika seluruh pemerintah daerah memberikan kontribusi terhadap pemberian subsidi angkutan pangan, maka inflasi dapat dikendalikan. Jika inflasi terkendali, harga pangan tidak akan mengalami lonjakan. Jokowi bahkan menyarankan agar pemerintah daerah membeli langsung komoditi pangan utama masyarakat, seperti telur dari peternak ayam.

"Dari peternak kemudian dikirim kepada pasar sehingga kemudian harga yang terjual di pasar adalah harga dari peternak," ucapnya.

Jokowi menambahkan, selagi transportasi angkutan pangan ditopang oleh pemerintah daerah, belanja tidak terduga juga dapat dialihkan untuk bantuan sosial (Bansos) sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Konsep seperti ini, ujar Jokowi, pernah dilakukan saat menjabat sebagai Wali Kota Solo.

"Ini pernah saya lakukan saat wali kota dengan menutup biaya transportasi tersebut sehingga saat itu inflasi bisa kita turunkan," pungkasnya.

Dalam pernyataannya, Jokowi pun sempat menyinggung sensitivitas para kepala daerah atas kondisi saat ini.

"Kalau sebuah daerah terjadi kenaikan harga barang dan jasa dan kepala daerahnya diam saja artinya dia tidak ngerti inflasi. Hati-hati dengan kata ini, inflasi," ucap Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta pemerintah daerah untuk bekerja sama mengendalikan laju inflasi di Indonesia tahun ini. Jokowi menargetkan inflasi bisa berada dibawah 5 persen pada tahun ini.

Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berpotensi membuat inflasi naik hingga 1,8 persen. Untuk itu, kepala daerah dan pemerintah pusat harus bekerja secara serentak dalam mengatasi hal ini.

"Saya minta gubernur bupati wali kota agar daerah bersama pemerintah pusat kerja bersama sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi covid," kata Jokowi saat memimpin rapat Pembahasan Pengendalian Inflasi dengan Seluruh Kepala Daerah secara virtual di Istana Negara Jakarta, Senin (12/9/2022).

"Saya yakin Insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," sambungnya. (sumber: liputan6.com)