Malaysia belum punya perdana menteri baru karena tak ada pemenang mutlak dalam pemilu akhir pekan lalu. Namun, PM petahana, Ismail Sabri Yaakob, menegaskan Malaysia tetap punya pemerintahan.

Ismail menekankan bahwa pemerintahannya masih disebut sebagai "pemerintahan sementara." Begitu pula dengan kabinetnya.

"Jadi rakyat jangan keliru, seolah-olah tidak ada pemerintah. Pemerintah lama masih ada sebagai pemerintahan sementara atau caretaker government," ujar Ismail, seperti dikutip kantor beirta Bernama, Selasa (22/11).

"Kabinet yang sebelumnya juga masih berfungsi sebagai caretaker cabinet kecuali mereka yang ikut serta atau kalah dalam pemilu. Mereka tak boleh memegang jabatan menteri karena mereka bukan anggota parlemen lagi."

Ia kemudian menjelaskan bahwa jika pemerintahan baru tak kunjung terbentuk, parlemen akan menggelar rapat khusus. Dalam rapat itu, parlemen akan membahas masalah gaji pegawai negeri sipil hingga 31 Desember mendatang. Ismail pun meminta PNS Malaysia agar tak khawatir.

Ismail merilis pernyataan ini ketika Malaysia tengah dilanda ketidakpastian karena tak ada pemenang mutlak dalam pemilu akhir pekan lalu. Menurut konstitusi Malaysia, untuk membentuk kabinet, partai atau koalisi perlu 112 suara dari total 222 kursi parlemen. Pemegang mayoritas ini yang berhak memberikan nama calon PM ke raja.

Namun, merujuk pada hasil pemilu yang keluar Minggu (20/11), tak ada satu pun partai atau koalisi berhasil memegang mayoritas. Koalisi pimpinan Anwar, Pakatan Harapan (PH), memang meraih suara terbanyak dalam pemilu akhir pekan lalu dengan 82 kursi. Namun, angka tersebut tak cukup untuk meraih mayoritas.

Sementara itu, koalisi pendukung Muhyiddin, Perikatan Nasional (PN), hanya mendapat 73 kursi. Ia sempat mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari dua kubu politik yang lebih kecil dari Sabah dan Sarawak. Muhyiddin pun sudah sempat mengklaim menang pemilu.

Namun, dengan dukungan Sabah dan Sarawak pun, kursi yang diperoleh koalisi Muhyiddin baru 101, belum mencapai ambang batas. Di tengah kebingungan ini, Raja Al-Sultan Abdullah awalnya memberikan tenggat waktu kepada kedua kubu untuk membentuk mayoritas dan menyerahkan nama calon PM paling lambat Senin pukul 14.00 waktu setempat.

Karena mayoritas tak kunjung terbentuk, Raja Al-Sultan memperpanjang batas waktu menjadi hari ini pukul 14.00. Ketika mayoritas tak juga terbentuk, Raja Al-Sultan akhirnya memanggil Anwar dan Muhyiddin ke Istana Negara.

Menurut Muhyiddin, dalam pertemuan itu Raja Al-Sultan sempat mengusulkan agar ia dan Anwar membentuk pemerintahan bersama. Namun, ia menolak. Setelah pertemuan itu, Anwar mengungkap bahwa raja menegaskan harus ada kerja sama seluruh partai agar terbentuk pemerintahan yang kuat.(sumber: cnnindonesia.com)