Parlemen Ukraina ingin melegalkan pembuatan tayangan porno di tengah perang melawan Rusia yang masih berkecamuk.

Para anggota Parlemen Ukraina, Verkhovna Rada, mengumumkan pada Jumat (18/8) bahwa mereka telah mengumpulkan cukup tanda tangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mendekriminalisasi produksi pornografi.

Anggota parlemen yang memimpin tuntutan untuk undang-undang tersebut, Yaroslav Zheleznyak, menggambarkan aturan yang ada saat ini sebagai produk hukum "kebodohan".

"Dari masa Uni Soviet, kami mewarisi norma bahwa seseorang bisa dihukum hingga delapan tahun penjara jika mengirimkan foto bugilnya kepada orang lain," katanya kepada Kyiv Post.

Menurutnya, pasal pidana itu tidak mengubah apa pun yang berkaitan dengan pornografi anak, perdagangan manusia, atau prostitusi.

"Artinya, kami bahkan tidak berbicara tentang OnlyFans, tetapi tentang mengonsumsi konten ini secara umum," lanjut dia.

Pasal pidana tersebut selama ini dapat mengirim seseorang ke penjara hingga delapan tahun karena mengirim atau menerima foto telanjang.

Sementara menurut catatan penjelasan untuk RUU yang diusulkan, 704.667 orang menerima surat panggilan pengadilan pada tahun 2022 untuk tuduhan yang termasuk dalam Pasal 301 KUHP Ukraina, yang berkaitan dengan pornografi.

Selain menyita banyak waktu penegak hukum, menurut Zheleznyak, perang melawan pornografi di Ukraina juga membuka peluang korupsi.

Meskipun topik pornografi merupakan hal yang tabu dalam masyarakat Ukraina, ribuan orang Ukraina mendapatkan keuntungan dari produksi film porno.

Zheleznyak menyebut Ukraina menerima lebih dari 34 juta hryvnia atau sekitar US$920.000 dalam bentuk pajak selama enam bulan pada tahun 2023 dari OnlyFans dan jejaring sosial dengan konten pornografi.

"Kami menerima uang pajak mereka, tetapi tetap memenjarakan mereka," katanya.

Sementara itu, ada juga yang secara terbuka mengumpulkan uang untuk Angkatan Bersenjata dengan memamerkan tubuh mereka. Salah satu kelompok ini adalah proyek amal Teronlyfans.

"Ini adalah representasi yang baik dari peran tubuh dalam perang. Sebagai warga negara Ukraina, tanggung jawab utama kami adalah untuk menyediakan semua yang dibutuhkan oleh para prajurit kami," kata Direktur Eksekutif Teronlyfans, Anastasia Kuchmenko, kepada Kyiv Post.

Melalui Teronlyfans, ia memaparkan, orang-orang diminta untuk menyumbangkan uang kepada Angkatan Bersenjata Ukraina dan para pengungsi internal. Kemudian, para pengagum mengirimkan tangkapan layar dari sumbangan mereka dan mendapatkan foto porno sebagai balasannya.

"Sejak awal, kami telah mencoba untuk beroperasi sesuai dengan hukum. Oleh karena itu, tidak ada uang yang mengalir melalui kami, dan kami bekerja dengan konten erotis dan bukan pornografi," kata Kuchmenko.

Meskipun grup tersebut berurusan dengan konten erotis dan bukan pornografi, Kuchmenko mengakui bahwa mereka dapat dituntut jika pemerintah tidak menutup mata terhadap aktivitas mereka.

Zheleznyak juga berpendapat bahwa polisi Ukraina punya tugas yang lebih penting daripada memburu gadis di depan kamera. Mengutip statistik, 85.500 jam kerja didedikasikan untuk kasus porno pada tahun 2021, yang menurutnya sama dengan satu tahun kerja harian penyelidik, tanpa hari libur, selama 41 tahun.

Meskipun proposal tersebut sudah memiliki sponsor bersama yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara, beberapa orang Ukraina tidak senang dengan hal itu.

Mereka yang tidak sepakat berkomentar di saluran Telegram Zheleznyak bahwa pornografi lebih buruk daripada alkoholisme dan merugikan orang Ukraina untuk memulai keluarga.

Setelah RUU tersebut didaftarkan, RUU itu akan melalui komite untuk mendapatkan perubahan atau rekomendasi.

Jika tidak memerlukan perubahan, RUU ini akan dibawa ke parlemen penuh untuk pemungutan suara dan kemudian diserahkan kepada Presiden Volodymyr Zelensky untuk ditandatangani.

RUU ini tidak berlaku untuk yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana atas pornografi anak, perdagangan manusia, mucikari, atau melibatkan seseorang dalam prostitusi.(sumber: cnnindonesia.com)