Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) RI, Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pemerintah daerah membentuk satuan tugas (Satgas) penerapan pariwisata berkualitas, khususnya untuk Bali, mengingat 51 persen pemasukan daerah ini terkonsentrasi pada sektor pariwisata.

Di sisi lain, ia juga menyoroti 71 persen kunjungan wisata terpusat di Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan), yang membuat Bali rentan terhadap overtourism.

Hal itu diutarakannya dalam rapat koordinasi mengenai Penerapan Standar Pariwisata Berkualitas di Bali, Selasa (13/8/2024).

Menko Luhut menjelaskan bahwa pembentukan Satgas tersebut bertujuan untuk mengimplementasikan konsep pariwisata berkualitas, menertibkan, serta menata ulang pariwisata di Bali, sekaligus mengakselerasi transformasi dan diversifikasi ekonomi Bali.

“Overtourism ini dampaknya bisa kemana-mana. Jangan hanya melihat keuntungan jangka pendek tapi malah merusak dalam jangka panjang. Turis-turis yang melakukan pelanggaran harus ditindak tegas. Untuk kasus narkotika, langsung catat dan larang masuk Indonesia lagi, karena yang seperti itu merusak bangsa ini,” tegas Menko Luhut.

Menurutnya, tindakan juga perlu diambil terhadap WNA yang menyalahgunakan izin tinggal dengan membuka usaha atau bekerja secara ilegal di Indonesia. “Jangan sampai mereka mengambil mata pencaharian kita. Perlu ditinjau ulang persyaratan visa bagi WNA, seperti yang dilakukan negara-negara tetangga. Dengan begitu, turis yang datang ke sini bisa lebih berkualitas, bukan hanya yang backpacker yang tidak banyak berkontribusi secara ekonomi,” tambahnya.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves, Odo R. M. Manuhutu, mengungkapkan bahwa dari data yang ada, asesmen tingkat risiko konsentrasi wisatawan pada peak season terhadap ekonomi, lingkungan, budaya, infrastruktur, dan pengalaman pariwisata di daerah Canggu, Kuta, dan Ubud menunjukkan bahwa Canggu mengalami overload. 

“Kondisi di Canggu menunjukkan tingkat risiko yang tinggi, sementara Kuta mengalami increasingly stressed dengan tingkat risiko yang relatif tinggi,” ucap Deputi Odo. 

Ia menekankan pentingnya manajemen pengelolaan wisatawan yang baik, terutama pada peak season.

Menko Luhut juga menegaskan bahwa penerapan pariwisata berkualitas ini tidak boleh menimbulkan kesan bahwa Indonesia ingin menutup pariwisata. Oleh karena itu, dukungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sangat diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif dan transparan. (sumber: Infopublik.id)