Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangli menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menyampaikan hasil kajian publik terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024. Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor KPU Bangli pada Jumat pagi tersebut, terungkap bahwa metode sosialisasi yang paling efektif adalah simakrama atau tatap muka langsung ke banjar-banjar adat dan desa-desa di Bangli.

Hasil kajian ini dilakukan oleh dua perguruan tinggi di Bangli, yakni Institut Teknologi dan Pariwisata (ITP) Markandeya Bali yang meneliti metode sosialisasi Pilkada, serta Universitas Hindu Negeri (UHN) I Gusti Bagus Sugriwa yang mengkaji tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024.

Ketua KPU Bangli, I Kadek Adiawan, menyampaikan bahwa metode simakrama paling efektif karena Bangli didominasi oleh wilayah pedesaan yang tersebar hingga pelosok. "Secara garis besar, metode simakrama ke banjar-banjar lebih efektif dibandingkan metode lainnya, mengingat Bangli memiliki banyak desa yang berada di pedalaman," ujarnya.

Baca juga:
Partai Buruh Karangasem Tuding Ada Pihak Curi Start Kampanye Kedok Simakrama

Selain simakrama, metode kampanye lain yang dianggap cukup efektif adalah konser serta pentas seni budaya, yang dapat menarik perhatian masyarakat. Sementara itu, sosialisasi melalui media massa, terutama televisi dan media sosial, menjadi cara tak langsung yang juga dinilai berhasil dalam menjangkau pemilih.

Terkait tingkat partisipasi masyarakat, hasil kajian menunjukkan bahwa Pilkada 2024 di Bangli mengalami penurunan dengan angka partisipasi sebesar 78,4 persen, lebih rendah dari target 85 persen. Bangli menempati posisi ketiga dengan tingkat partisipasi terendah di Bali, setelah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.

Adiawan menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama penurunan partisipasi adalah lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terlalu jauh bagi sebagian pemilih, serta berbenturan dengan jam kerja, terutama bagi masyarakat yang bekerja di sektor swasta.

"Ke depan, kami akan mengupayakan TPS yang lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan pemilih. Sebelumnya, regulasi mengatur adanya penggabungan TPS antar-banjar dalam satu desa, yang mungkin perlu dievaluasi," tambahnya.

Terkait kendala jam kerja, Adiawan menegaskan bahwa pihak swasta seharusnya mengikuti surat edaran pemerintah untuk meliburkan pekerja saat hari pemilihan dan penghitungan suara.

Sebagai tindak lanjut dari kajian publik ini, KPU Bangli akan memperluas pendidikan politik mulai dari tingkat perguruan tinggi hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK) di Bangli. Dengan pendidikan politik sejak dini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi ke depan dapat terus meningkat.