Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menyoroti rendahnya kualitas proyek yang dikerjakan Pemkab Buleleng, terutama di bawah kendali Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Ia menilai kualitas proyek infrastruktur, seperti jalan dan gedung sekolah, masih di bawah standar, bahkan disebut tidak sampai 75 persen.

Politisi asal Desa/Kecamatan Gerokgak, Buleleng ini mencontohkan kondisi pengaspalan jalan hotmix yang semestinya bertahan hingga 15 tahun, namun dalam praktiknya justru rusak hanya dalam waktu enam tahun.

Arya juga menyinggung proyek rehab gedung SDN 1 Sumberkima yang baru diperbaiki sekitar empat tahun lalu, namun kini sudah mengalami kebocoran.

"Kalau sudah begini kan dampaknya pemerintah yang rugi. Berarti pengawasannya tidak bagus," kata Arya.

Tak hanya soal kualitas fisik, Arya juga mengkritik serapan anggaran Dinas PUTR yang disebutnya hanya berkisar 68 sampai 70 persen, meski telah digelontorkan anggaran sebesar Rp 37 miliar untuk penanganan jalan berlubang pada 2024 lalu.

"Banyak serapan anggaran yang ngidem. Kenapa? Ini tentu menjadi pertanyaan. Ke depan kita harus komitmen dan konsisten bahwa kalau ngomongin masalah infrastruktur Dinas PUTR harus bertanggungjawab penuh. Baik dari penganggarannya dan sebagainya," jelasnya.

Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUTR Buleleng, I Putu Adiptha Eka Putra, menyatakan bahwa setiap pengerjaan proyek selalu mendapat pengawasan dari pihak Kejaksaan dan Polres, selain dari tim internal dan supervisi.

"Semua tahapan dicek dan diuji. Terakhir diperiksa oleh BPK. Kalau ada temuan, proyeknya kami kembalikan ke rekanan, tidak kami terima. Setelah clear, baru dibayar," jelasnya.

Adiptha menambahkan bahwa kualitas jalan sangat dipengaruhi oleh faktor pemeliharaan dan kondisi lingkungan sekitar. Jalan yang tergenang air dan tersumbat sampah lebih cepat mengalami kerusakan.

"Kalau jalan tersumbat sampah dan tergenang air, jadi cepat rusak. Jadi peran masyarakat disini juga dibutuhkan," ucapnya.

Sementara itu, terkait rendahnya serapan anggaran, ia menegaskan bahwa dana tidak terserap bukan karena tidak dimanfaatkan, tetapi karena sistem pembayaran dilakukan setelah proyek selesai.

"Masuk SILPA. Tapi kan itu sudah terarah dan bisa dipakai lagi. Semua anggaran sudah dimanfaatkan, cuma dibayar ketika pengerjaan sudah selesai," tandasnya.