Sorotan Publik Soal Rencana Kapal Wisata di Danau Batur

Senin, 29 September 2025, 20:32 WITA Follow

beritabali/ist/Sorotan Publik Soal Rencana Kapal Wisata di Danau Batur.

IKUTI BERITABALI.COM DI GOOGLE NEWS

BERITABALI.COM, BANGLI.

Kesepakatan Pemkab Bangli dengan investor asal Korea terkait pengembangan pariwisata di Danau Batur menuai sorotan publik.
Rencana pengoperasian kapal wisata yang diklaim ramah lingkungan karena berbahan hidrogen ramai dibicarakan di media sosial.

Sorotan tersebut datang dari berbagai kalangan masyarakat, terutama warga sekitar Danau Batur. Salah satunya disampaikan I Wayan Sudarma, warga Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, melalui akun Facebook Pengaduan 24 Jam Bangli Era Baru.

Ia mempertanyakan kejelasan rencana tersebut dan menyinggung soal izin pembangunan spot wisata di kawasan hutan lindung jalur Penelokan-Suter.

"Apakah ini benar...? Satu lagi.... mohon tanggapan Pemerintah Bangli, siapa yang memberi memberikan izin pembangunan spot wisata di hutan lindung, jalur Penelokan-Suter, di atas Desa Kedisan," tulisnya.

Sudarma juga mengingatkan pernah terjadi banjir bandang di wilayah Kedisan. "Di Desa Kedisan pernah mengalami banjir bandang pak. Jangan gara-gara uang, hutan yang melindungi desa kami dieksploitasi atas nama pariwisata," tulisnya.

Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfopersam) Bangli, I Nyoman Murdhita, Senin (29/9/2025) menegaskan tidak ada rencana pengoperasian kapal pesiar di Danau Batur. Menurutnya, dalam perjanjian teknis hanya akan ada kapal atau perahu kecil bertenaga listrik.

Pengembangan ini disebut sebagai upaya Pemkab Bangli dalam memperkuat sektor pariwisata. Namun, ia memastikan berbagai kajian tetap dikedepankan agar tidak merugikan masyarakat lokal.

"Pengembangan ini dilakukan sebagai upaya Pemkab Bangli dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bangli. Untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat merugikan masyarakat lokal, Pemkab Bangli pastikan akan mengedepankan berbagai kajian teknis sehingga nilai agama, filosofis, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat tetap bisa dipertahankan," jelasnya.