Rencana mutasi di jembranaPada awal Pebruari mendatang, pejabat di Pemkab Jembrana akan banyak dihiasi dengan wajah baru, utamanya jabatan eselon III setingkat kepala bidang (kabid) dan kepala bagian (kabag). Pasalnya, pada saat itu gerbong mutasi akan mulai bergerak untuk melaksanakan. Rencana mutasi yang akan mengganti 50 persen pejabat eselon III tersebut mendapat respon positif dari anggota DPRD Jembrana.

Bupati Jembrana, I Gede Winasa saat ditemui beritabali.com di ruang kerjanya, Kamsi (22/1) mengungkapkan selain menggantikan 50 persen kabid dan kabag dengan wajah-wajah baru, jabatan eselon II setingkat kepala dinas (kadis) juga akan disentuhnya.

"Mutasi ini kita lakukan untuk menyesuaikan dengan struktur jabatan yang baru. Pejabat setingkat kabag dan kabid kita isi dengan pejabat yang memiliki kompetensi di bidangnya. Mungkin lebih dari separuhnya akan diganti dengan wajah baru. Untuk kadis ada sekitar 2-3 orang.yang akan dimutasi,"terangnya.

Menurut Winasa, dalam pengisian jabatan eselon III dan IV, pihaknya akan mendasarkan pada hasil test kompetensi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. "Selain hasil test tersebut, juga melihat kinerja yang bersangkutan," tandasnya. Sedangkan untuk jabatan Kadis, Winasa enggan menyebutkan siapa yang akan dimutasi.

Sementara itu, sejumlah kalangan dewan merespon positif rencana mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Pemkab Jembrana, Pebruari mendatang. "Saya rasa langkah mutasi itu harus dilakukan untuk penyegaran yang dampaknya demi kemajuan. Kalau pejabatnya itu-itu saja dari dulu, sudah pasti akan mengalami titik jenuh dan tidak memiliki inovasi. Makanya itu yang perlu dimutasi," ujar Iskandar Alfan saat ditemui terpisah, Kamis (22/1).

Hal senada juga dilontarkan anggota dewan lainnya, IB Arnawa maupun Ketut Wirata Winaya. "Saya pikir dalam mutasi ini ikuti saja aturan yang ada, tanpa ada unsur nepotisme. Kalau memang layak sebagai pejabat akan terlihat hasilnya, kalau memang dipaksakan maka hasilnya bisa berantakan," ujar Arnawa.

Menurut penilaian dari kalangan dewan, sejumlah kepala dinas maupun kabag dan kabid belum menunjukan kinerja yang optimal, diantaranya Kadis Inkom dan Perhubungan dan beberapa bidang di bawahnya, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. 
Sedangkan salah satu kepala bagian pada Sekretariat Daerah, juga dipandang belum menunjukkan hasil yang memuaskan. "Masih ada pejabat yang pintar berteori namun praktek di lapangan malah amburadul. Ada juga pejabat yang tidak mampu memberikan argumen secara logis dan tidak menguasai materi pembicaraan. Pejabat model seperti memang perlu diganti saja. Berikan kesempatan kepada yang lebih mampu," beber salah satu anggota dewan lainnya.