Kualitas Kayu Dikeluhkan Warga
image.google.com
GOOGLE NEWS
BERITABALI.COM, DENPASAR.
Kualitas bahan kayu dalam program bedah rumah di Desa Muntigunung Karangasem dikeluhkan warganya. Pasalnya, bahan baku kayu yang dipakai membangun masih terlalu muda, hal itu bisa dilihat dari warnanya yang tampak pucat.
“Bahan baku kayu yang dipakai membangun rumah itu kurang bagus, jadi tolong agar kayunya yang dikapai lebih bagus, sehingga program bedah rumah benar-benar bisa bermanfaat bagi warga kurang mampu, ” ujar Sudiasih, seorang warga Muntigunung saat mendapat giliran bicara pada acara Simakrama Gubernur Bali dan jajarannya di wantilan Gedung DPRD Bali, Sabtu (31/1).
Menanggapi keluhan itu, Gubernur Pastika mengakui adanya penggunaan kayu yang masih muda dalam program bantuan bedah rumah di Muntigunung. Hanya saja, Gubernur mengklarisfikasi bahwa rumah-rumah yang sudah dibangun di Desa Muntigunung itu bukanlah bagian dari program bedah rumah yang dicanangkan Provinsi.
“Provinsi untuk tahun 2009 ini memang memprogramkan bedah rumah 300 unit di Bali dengan jatah per unit Rp 10 juta. Tapi belum dimulai,” jelas Gubernur. Pastika yang beberapa waktu lalu kebetulan berkunjung ke desa itu, mengaku sempat melihat kualitas kayu dalam bangunan rumah itu terlihat menggunakan kayu muda, terbutkit warnanya putih dan ketika kering melengkung.
Saat ini, Pastika sedang mengupayakan agar dana Rp 10 juta benar-benar seutuhnya bisa dipakai membangun untuk jatah satu unit. “Kalau ditenderkan, mungkin anggaran yang dipakai makin kecil karena masih dipotong pajak,” ujarnya. Jadi jangan sampai dananya yang Rp 10 juta, lantas yang dipakai efektif Cuma Rp 7 juta. Akibatnya akan memengaruhi kualitas bangunan.
Di sela-sela itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Bali, Nyoman Puasha Aryana langsung angkat bicara. Bahwa program bedah rumah yang sudah terbangun di Muntigunung itu adalah program Depsos Pusat yang langsung direalisasikan ke daerah dengan bekerja sama dengan TNI.
“Dari catatan yang ada di Dinas Sosial, program bedah rumah yang sudah berjalan adalah dari Depsos Pusat, tiap rumah juga dianggarkan Rp 10 juta,” ujar Puasha Aryana, mantan Karo Humas dan Protokol dan baru beberapa hari menjabat sebagai Kapala Dinas Sosial Bali ini. (sss)
Reporter: -
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
Iklan Sponsor
